Jarwo Terpidana Kasaus Korupsi Dana PPIP Dieksekusi

Sponsored Ad

Sponsored Ad
Setenpo.com , Ponorogo – Masih ingat kasus tindak pidana korupsi dana program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) yang menyeret empat warga Maguwan, Kecamatan Sambit, Ponorogo?. Kasus yang terjadi pada 2008-2009 itu memasuki babak baru. Jarwo, ketua organisasi masyarakat setempat (OMS) yang dipercaya mengerjakan proyek PPIP senilai Rp 250 juta dijebloskan ke rutan klas IIB. Hakim agung MA Prof Komariah Saparadjaja menjatuhkan vonis hukuman satu tahun kurungan dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan. ‘’Kasasi kami terima Januari lalu, dan hari ini (kemarin, Red) kami eksekusi,’’ ujar Kasi Pidsus Kajari Ponorogo Happy Al Habibie, kemarin (18/2).

Jarwo Terpidana Kasaus Korupsi Dana PPIP 2008-2009. Foto : Radar Madiun
Pantauan Jawa Pos Radar Ponorogo, Jarwo datang ke kantor kejaksaan sekitar pukul 13.00. Dia diampingi istrinya saat masuk ruangan kasi pidsus. Pria berusia 52 tahun itu terlihat tegar. Tas ransel berisi pakaian dibawa Jarwo. ‘’Memang yang bersangkutan koperatif, tanpa dijemput paksa sudah memenuhi undangan kami. Kelihatannya sudah siap, makanya tadi didampingi istrinya sebelum kami bawa ke rutan,’’ papar Happy.

Happy menambahkan, MA telah menerbitkan putusan kasasi nomor 708 K/PID.SUS/2012 jo Nomor 43/Pid.sus/2011/PT.SBY jo Nomor 175/Pid B/2010/PN.PO. Dalam putusan itu, Jarwo dijerat dengan pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang tipikor yang telah diubah menjadi UU Nomor 20/2001. Jarwo yang saat ini masih berstatus kepala salah satu SD negeri di Ponorogo divonis lebih ringan dibandingkan putusan majelis hakim PN Ponorogo yang yakni satu tahun tiga bulan penjara. ‘’Yang kasasi ini putusannya sama dengan PT Surabaya,’’ terangnya.

Perjalanan Jarwo menjadi narapidana cukup panjang. Ini bermula saat pemerintah pusat mengguyur Desa Maguwan, Sambit duit PPIP senilai Rp 250 juta. Dana itu dicairkan tiga tahap selama kurun waktu 2008. Tahap pertama Rp 100 juta, kedua Rp 100 juta dan terakhir Rp 50 juta. ‘’Dana itu untuk perbaikan infrastruktur desa setempat. OMS yang dipasrahi untuk melakukan perbaikan insfrastruktur,’’ tuturnya.

Dalam dokumen putusan PN Ponorogo, ternyata duit Rp 250 juta itu tidak diserap semua. Masih menyisahkan Rp 51.190 juta. Bukannya dikembalikan ke kas negara, OMS dan kades Maguwan malah membagi-bagikan duit tersebut. Jarwo yang notabenya ketua OMS mendapatkan Rp 5 juta. ‘’Totalnya ada 24 pihak yang menerima pembagian duit itu. Tapi yang bertanggungjawab dan menjadi pelaku tindak pidana ada empat orang, salah satunya Jarwo. Tiga lainnya belum dieksekusi, masih menunggu kasasi MA,’’ ungkapnya.

Jawa Pos Radar Ponorogo mencoba meminta konfirmasi Jarwo atas eksekusi itu. Tapi, dia bungkam dan diam seribu bahasa saat masuk mobil kejaksaan. Tidak ada komentar yang terucap.(aan/irw/Radar Madiun)
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: