DPRD Kritik Tajam Disbudparpora, Kurang Kreatif Mengelola Destinasi Wisata

Sponsored Ad

Sponsored Ad
DPRD Kritik Tajam Disbudparpora, Kurang Kreatif Mengelola Destinasi Wisata
Setenpo.com, Ponorogo – Kritik tajam dilontarkan Komisi D DPRD Ponorogo terhadap kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Para wakil rakyat menilai, disbudparpora kurang kreatif mengelola destinasi wisata. Program pengembangan wisatanya berjalan konvensional. Itu menyebabkan pengambangan pariwisata bumi reyog tidak berjalan maksimal. ‘’Dalam konteks pengembangan wisata, nggak ada yang baru untuk menarik bagi wisatawan,’’ terang anggota Komisi D DPRD Ponorogo, Budi Purnomo, kemarin (10/3).

Politikus Partai Nasdem itu mencontohkan, selama ini disbudparpora kurang fokus dalam pengembangan dan penguatan tujuan wisata. Misalnya, saat wisatawan berkunjung ke Ngebel, hanya berkumpul di sekitar telaga. Wisatawan kurang tertarik mengunjungi destinasi lain karena kurang digarap. ‘’Ngebel itu mau dibawa kemana.Mengapa tidak kreatif bekerjasama dengan Perhutani membangun bumi perkemahan misalnya,’’ tuturnya.

Budi khawatir pengelolaan konvensional hanya sekedar membangun tanpa penguatan dan pengembangan lokasi wisatanya. Akibatnya membosankan. Dia mencontohkan Magelang konsentrasi memperbaiki dan memperkuat pengembangan candi Borobudur, promosi dan pengemasan paket wisata dan destinasi lain. ‘’Begitu juga Bali, pengembangan dan penguatan wisatanya di pantai Kuta dulu, baru disekelilingnya. Masak Ponorogo tidak bisa,’’ katanya.

Dia juga menyorot pusat informasi di samping panggung utama alun-alun. Meski sudah ada petugas yang ditempatkan, tidak ada yang mengakses. Otomatis, pusat informasi itu mati dengan sendirinya. ‘’Ya ini bentuk pengembangan wisata yang kurang fokus,’’ tambahnya.

Sementara itu, Kepala Disbudparpora Ponorogo Sapto Djatmiko mengatakan, pengembangan wisata bukan hanya tugas satkernya, tapi juga semua pihak. Begitu juga masukan dari komisi D DPRD. ‘’Pengembangan wisata butuh dukungan semua pihak, eksekutif dan legislatif. Tugasnya komisi D membantu dan mendukung program kami. Semua pihak ikut mengawal penganggaran,’’ paparnya.

Pihaknya tidak membantah tahun ini satkernya mendapat duit Rp 7 miliar. Dana itu dinilai kurang jika difokuskan untuk pembangunan dan perbaikan lokasi wisata. Namun jika untuk pekerjaan sederhana, duit itu dinilai cukup
Sumber : Radar Madiun

Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: