Ribuan Guru Non PNS di Ponorogo Ngaplo

Sponsored Ad

Sponsored Ad
Ribuan Guru Non PNS di Ponorogo Ngaplo
Setenpo.com, PONOROGO – Ribuan guru non PNS di Ponorogo yang mengharap intensif dari negara dipastikan ngaplo. Pasalnya, dari 3.648 guru non PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) lalu, hanya 1.077 yang diusulkan dinas pendidikan untuk mendapatkan insentif. Sisanya, harus bersabar lantaran dinilai belum memenuhi kriteria demi mendapatkan intensif Rp 300 ribu per guru per bulan. ‘’Ya inginnya semua kami usulkan. Kami tidak bisa sembarangan mengusulkan karena ada aturan mainnya,’’ kata Kabid Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan (Diknas) Ponorogo Bambang Supriyadi, kemarin (16/3).

Menurutnya, kriteria dari kementerian cukup ketat. Di antaranya, guru non PNS tersebut harus memenuhi minimal 24 jam mengajar dalam sepekan. Selain itu, mereka juga wajib memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) alias sudah tercatat di data pokok pendidik (Dapodik). Bantuan yang bersumber dari APBN itu hanya boleh dinikmati bagi guru non PNS yang belum mendapatkan tunjangan dan bantuan sebelumnya. ‘’Percuma kami usulkan kalau nantinya juga bakal dicoret karena jumlah bantuannya juga terbatas,’’ tambahnya.

Sebab, kementerian kebudayaan pendidikan dasar dan menengah hanya memberikan 100 ribu paket insentif untuk nasional. Padahal, jumlah guru non PNS lebih banyak dari jumlah bantuan. Tak urung, guru di Ponorogo yang diusulkan diprediksi tidak semuanya kebagian bantuan tersebut. Perhitungan Bambang, jumlahnya tidak lebih dari seribu orang. Dia tidak dapat banyak bertindak lantaran kriteria, kuota, dan keputusan ditentukan pusat. ‘’Batas pengiriman usulan sudah akhir bulan lalu. Sekarang tinggal menunggu pengumuman,’’ tegas Bambang.

Bambang tak membantah sejumlah guru non PNS datang menemuinya mengharap mendapatkan insetif. Bahkan, ada guru non PNS di lingkup kemenag yang juga memohon intensif tersebut. Namun, mereka terpaksa gigit jari lantaran tidak memenuhi persyaratan. Bambang mengaku nasib guru non PNS di Ponorogo memang cukup memprihatinkan. Apalagi mereka yang belum mendapat sertifikasi. Tak urung, bantuan sekecil apapun cukup berarti bagi para pendidik tersebut. ‘’Pastinya nanti akan ada bantuan-bantuan lain dari pusat,’’ jelasnya. (Radar Madiun)
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: