Payah, Ratusan Motor Dinas Nunggak Pajak

Sponsored Ad

Sponsored Ad
Setenpo.com, PONOROGO - Ungkapan orang bijak taat pajak tampaknya belum sepenuhnya menyentuh sepenuhnya. Buktinya, sejumlah kendaraan pelat merah yang diberikan sebagai operasional belum terbayar pajaknya. Jumlahnya mencapai ratusan. Ironisnya, bukan hanya setahun terakhir. Sejumlah kendaraan dinas belum terbayarkan hingga beberapa tahun sekaligus. ‘’Memang ada tagihan dari Samsat dan UPT Dispenda Provinsi di Ponorogo terkait sejumlah kendaraan milik negara yang belum terbayarkan pajaknya hingga 2015 lalu,’’ kata Kepala DPPKAD Ponorogo Bambang Tri Wahono, kemarin (28/4).

Bambang mengaku lupa angka pastinya. Namun, dia menyebut jumlahnya di atas 200 unit kendaraan. Terbanyak dari jenis sepeda motor. Surat tagihan itu diterimanya sekitar Oktober 2015 lalu. Tunggakan merupakan pembayaran pajak 2015. Sedang, tagihan pajak tahun ini biasanya baru diterima akhir tahun. Namun diakuinya, ada beberapa kendaraan yang memiliki tunggakan pajak lebih dari setahun. ‘’Kalau dalam surat tagihannya memang tidak disebut untuk berapa tahun tunggakan. Tapi bisa dilihat dari nominal pajak setiap kendaraan yang berbeda. Sama-sama sepeda motor dengan tahun yang sama tapi nilai nominal pajaknya jauh berbeda berarti mungkin tunggakan lebih dari setahun,’’ ungkapnya.

Bambang menambahkan, penyebabnya beragam. Pasalnya, pajak sepeda motor dibebankan kepada saban pengguna. Tak urung, tunggakan didominasi dari jenis sepeda motor. Sebab, permasalahan setiap abdi negara beragam. Jumlahnya menyebar mulai tingkat desa, kecamatan, hingga SKPD. Sedang, pajak kendaraan roda empat dibebankan instansi yang menerima. ‘’Tugas kami hanya mengkomunikasikan kepada pegawai maupun instansi yang masih memiliki tunggakan. Dan sudah kami surati semua,’’ jelasnya.

Kendati begitu, Bambang menyakini tunggakan sepeda pajak mulai berkurang. Sebab, pastinya sudah ada yang mulai membayar sejak surat pemberitahuan yang dilayangkan pihaknya. Namun, dia mengaku belum memiliki angka pastinya. Sebab, dia belum mendapat pelaporan kembali dari pihak Samsat maupun Dispenda setempat. ‘’Tentu mereka memiliki permasalahan masing-masing. Kami tidak berhak menagih karena bukan tupoksinya,’’ ungkapnya.

Bupati Ipong Muchlissoni mengaku bakal mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Termasuk mengorek informasi kendala ke tingkat bawah. Jika permasalahannya adalah dana, pihaknya bakal merangsang semangat dengan mengambil alih pembayaran ke pemerintah. Namun, pihaknya juga tak segan mengambil kendaraan fasilitas tersebut jika terindikasi adanya unsur kesengajaan dari pegawai maupun instansi yang bersangkutan. ‘’Kalau sanksi tidak ada. Karena pajak itu kan tidak ada sanksi. Paling cuma denda. Tapi kalau memang membandel ya tinggal ditarik saja kendaraannya,’’ ujarnya. (agi/irw)
Sumber : www.radarmadiun.co.id
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: