Belum Lakukan Rekaman E-KTP, Data 41 Ribu Warga Ponorogo Bakal Dihapus

Sponsored Ad

Sponsored Ad
KOTA – Masyarakat Ponorogo yang belum melakukan perekaman E-KTP atau KTP elektronik terancam tidak dapat mendapat pelayanan publik ke depan. Pasalnya, pemerintah pusat bakal menertibkan data penduduk per 30 September mendatang. Hanya warga yang sudah melakukan perekaman data secara otomatis masuk database. Sebaliknya, mereka yang belum bakal disisihkan. Padahal, masih terdapat 41 ribu masyarakat Ponorogo yang belum melakukan perekaman hingga kini. ‘’Data kependudukan menjadi dasar administrasi pemerintah. Jadi akan sulit nantinya mendapat program-program bantuan karena data disisihkan terlebih dahulu selama belum melakukan perekaman,’’ kata Kepala Dispendukcapil Ponorogo Endang Retno Wulandari.

Retno menambahkan, dampak lainnya jauh lebih berat dari itu. Anggaran pusat bakal dipangkas. Sebab, jumlah penduduk menjadi dasar pengalokasian anggaran. Jumlah penduduk di Ponorogo di pusat bakal berkurang. Sebab, pusat hanya mengacu pada data elektronik atau yang sudah melakukan perekaman. Saat ini, jumlah penduduk Ponorogo sekitar 923 ribu. Itu berarti tinggal 882.000 jika 41 ribu masyarakat Ponorogo tak kunjung melakukan perekaman hingga akhir September mendatang. ‘’Saat ini kami terus melakukan jemput bola melakukan perekaman,’’ ujarnya sembari menyebut juga genjar melakukan sosialisasi ke kecamatan dan desa.

Penertiban data administrasi bukan isapan jempol belaka. Retno mengaku sudah menerima surat edaran dari ditjen kependukan dan pencatatan sipil kemendagri beberapa waktu lalu. Dia menyebut isi surat berbeda dengan sebelumnya. Bukan sekadar wacana. Namun, benar-benar bakal ditertibkan. Tak urung, kekhawatiran mengemuka. Jumlah masyarakat yang belum melakukan perekaman data dinilainya masih cukup banyak. Sebaliknya, waktu yang tertisa nyaris tinggal sebulan. Dia berharap masyarakat turut membantu dengan segera melakukan perekaman. ‘’Dampaknya bukan hanya pada masing-masing individu. Tapi juga berdampak luas karena mempengaruhi anggaran pemerintah,’’ jelasnya.

Retno mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat desa dan kecamatan. Daftar warga yang tercatat belum melakukan perekaman disebar. By name by address. Pemerintah desa diharap turut melakukan verifikasi. Terutama keberadaan masyarakat yang dimaksud. Mereka yang tercatat sedang berada di Ponorogo bakal dikumpulkan untuk dilakukan perekaman masal. Retno menambahkan, masyarakat yang sekarang berada di luar Ponorogo juga dapat melakukan perekaman dilokasi berada. Tidak harus pulang ke Ponorogo. ‘’Sudah kami intruksikan seperti itu. Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan balik. Mungkin masih proses verifikasi,’’ jelasnya. (agi/irw)
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: