Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni Gagas Kecamatan Baru "Kota Lama"

Sponsored Ad

Sponsored Ad
PONOROGO - Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni kembali membuat gebrakan menghebohkan. Kali ini, bupati yang sukses sebagai pengusaha di Samarinda, Kalimantan Timur tersebut berencana menambah kecamatan di Ponorogo. Wacananya bakal diberi nama Kota Lama. Jelas lokasinya di kawasan kota lama alias seputar Pasar Pon. Alasannya, kawasan Pasar Pon sudah kelewat padat. Pun, empat kecamatan yang berbatasan di kawasan kota lama dinilai terlalu luas. ‘’Kawasan Kota Lama saat ini dimiliki empat kecamatan. Bupati menghendaki berdiri kecamatan sendiri,’’ kata Sekda Ponorogo, Agus Pramono.

Saat ini, di Ponorogo ada 21 kecamatan. Kawasan Kota Lama memang menjadi titik pertemuan Kecamatan Ponorogo, Siman, Jenangan, hingga Babadan. Nah, empat kecamatan itu dinilai memiliki wilayah masing-masing yang cukup luas. Agus menambahkan, bupati menghendaki mengadopsi sejumlah desa dan kelurahan dari masing-masing kecamatan itu untuk menjadi kecamatan baru. Rencananya, Kecamatan Kota Lama bakal diisi Kelurahan Cokromenggalan (Kecamatan Ponorogo), Kelurahan Setono dan Singosaren (Jenangan), Kelurahan Kadipaten, Kertosari, Patihan Wetan, Desa Japan (Babadan), Kelurahan Ronowijayan (Siman). Namun, jumlah desa dan kelurahan belum fixed atau belum pasti. Masih mungkin bertambah atau berkurang. ‘’Secara lokasi sejumlah desa dan kelurahan dinilai bupati cukup jauh kalau ingin ke kantor kecamatan masing-masing. Makanya perlu ada kecamatan baru yang salah satu tujuannya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,’’ imbuhnya.

Agus mengaku wacana tersebut bukan isapan jempol belaka. Proses sedang disiapkan. Salah satunya menyusun perda. Bahkan, bupati menargetkan sudah dapat terealisasikan 2017 mendatang. Namun, sekda menampik jika penambahan kecamatan mendesak. Pihaknya mengaku sudah melalui pertimbangan cukup matang. Salah satuanya berangkat dari keluhan masyarakat yang masuk melalui SMS center. Terutama jarak kecamatan yang cukup jauh. ‘’Pastinya bisa ada pro dan kontra. Tapi yakinlah kebijakan ini untuk kebaikan masyarakat,’’ jelasnya sembari menyebut bakal ada perubahan data kependudukan masal sejumlah warga.

Terpisah, Reni Sulistianingsih salah seorang warga Kelurahan Patihan Wetan mendukung wacana tersebut. Pasalnya, kantor kecamatan cukup jauh jika ditempuh dari tempat tinggalnya. Sebab, Kelurahan Patihan Wetan berada di dua lokasi terpisah. Yakni, di sekitar Taman Kehati dan di kawasan Jalan Batoro Katong. Padahal, tempat tinggalnya berada di lokasi kedua. Tak urung, lebih dekat ke Kecamatan Ponorogo atau Siman. Bukan di Babadan yang berada di ujung perbatasan dengan Kabupaten Madiun. ‘’Setuju saja, karena lebih dekat. Mungkin harus dipisah, ada yang ikut Babadan ada yang ikut kecamatan baru. Jadi sama-sama dekat,’’ katanya.

Berbeda cerita dengan Sutoyo. Warga Kelurahan Ronowijayan Siman ini mengaku perubahan data administrasi bakal merepotkan. Warga harus mengurus semuanya dari awal. Mulai KTP, KK, hingga akta kelahiran. Mereka yang sudah menikah juga bakal mengurus surat nikah baru. Belum lagi urusan ijazah anak. Sutoyo khawatir bakal menyulitkan anaknya saat melamar pekerjaan atau hendak menikah jika terjadi ketidaksesuaian data. ‘’Kalau terjadi masalah suatu hari nanti siapa yang akan bertanggung jawab,’’ ujarnya. (agi/irw/radarmadiun)
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: