PNS Main Politik, Langsung Mutasi

Sponsored Ad

Sponsored Ad
PONOROGO -  Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni merotasi 218 pejabat eselon II, III dan IV, Senin (22/8/2016). Ipong juga mewanti-wanti pegawainya agar tidak turut dalam dunia politik. Sebab, PNS harus profesional agar birokrasi solid. Dia tunjuk bukti birokrasi sejumlah negara lain yang kerap berganti pemimpin.

Namun, tatanan birokrasinya tetap berjalan baik lantaran independen dengan tidak ikut campur dalam politik. Dia berharap hal itu juga diterapkan di Ponorogo. Bahkan, Ipong menyilahkan pejabatnya untuk mundur secara berani jika memang ingin berkecimpung dalam dunia politik.

"PNS harus menjaga profesionalisme. Tidak perlu ikut-ikutan berpolitik. Karena bisa terkena imbasnya kalau yang didukung tidak jadi," katanya.

Apalagi, lanjut dia, kalau sampai ketahuan ada permainan politik. Baik dia mendukung dalam hal pilkada atau yang lainnya akan dimutasi. "Tentu akan saya mutasi jika ketahuan," tambahnya menegaskan.

Sementara tujuh pejabat yang terkena mutasi antaranya merupakan hasil lelang jabatan eselon dua beberapa waktu lalu. Nyaris tidak ada kejutan dari tujuh nama hasil lelang yang ditunjuk bupati. Karena hampir semua yang berada di posisi pertama menjadi Kepala Dinas.

"Mutasi merupakan hal biasa karena memang butuh penyegaran. Kalau terlalu lama menjabat di suatu bidang maka akan muncul kejenuhan. Akibatnya output yang dihasilkan tidak optimal. Makanya perlu dilakukan mutasi," kata Ipong.

Ipong setidaknya mengganti lima eselon II, 58 eselon III, dan 147 eselon IV. Direktur PD Sari Gunung juga turut diganti. Total sebanyak 218 termasuk tujuh kursi hasil lelang jabatan.

Penyegaran kali pertama ini cukup merata. Nyaris seluruh SKPD terkena mutasi. Sejumlah camat juga dirombak. Ada yang hanya pindah kantor kecamatan. Ada yang ditarik ke lingkup pemkab. Ipong mengaku wacana perombakan mengemuka sudah sejak kali pertama menjabat bupati. Waktu enam bulan terakhir digunakan untuk menggali data masing-masing pejabatnya.

"Ini belum final. Segera akan dilaksanakan mutasi dan promosi kedua. Paling cepat satu bulan ke depan atau selambat-lambatnya empat bulan mendatang. Ya paling tidak Desember," terangnya sembari menyebut Inspektorat, Bapemas Pemdes, Indagkop, dan Kesbangpolinmas bakal diisi dengan lelang jabatan.

Kendati begitu, pejabat terpilih bukan lantas dapat seenaknya. Ipong mengaku bakal mengevaluasi kinerja masing-masing pejabat. Bahkan, pejabat di eselon III dan IV dapat kembali dipindah jika dinilai kurang pas. Sedang, eselon II cukup aman. Paling tidak harus menjabat dulu 1,5 tahun. Ipong mengaku aturan mainnya seperti itu.

Pihaknya hanya dapat mengevaluasi kinerja selama setahun mendatang. Jika dirasa kurang pas, tidak boleh langsung diganti. Namun, memberikan kesempatan setidaknya enam bulan lagi. "Kalau masih ada yang tidak sesuai setelah itu baru boleh diganti," jelasnya.

Ipong mengaku pejabat eselon tidak hanya dituntut soal teknis. Namun, diharap berkomunikasi dengan SKPD lain. Pasalnya, satu dengan lainnya saling berketerkaitan. Apalagi masyarakat menuntut kinerja pemerintah maksimal.

Urusan komunikasi dapat menjadi salah satu penyebab buruknya kinerja pemkab. Ipong tak menampik dalam mutasi selalu diikuti ketidakpuasan sejumlah pihak. Apalagi mereka mendapat tempat yang tidak diharapkan.

Ipong berharap untuk bersabar dan mengevaluasi diri. Selain itu, pejabat diminta tetap semangat bekerja. "Tidak ada kerja keras yang tidak berbalas. Dan Insyaallah saya objektif. Siapa yang bekerja dengan baik pasti akan mendapat balasan yang baik," pungkasnya. [mit/suf/beritajatim.com]
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: