Tiga Tahun Izin "PAS Baitul Quran" Tak Kunjung Kelar

Sponsored Ad

Sponsored Ad
SIMAN – Tiga tahun rupanya belum cukup bagi Sekolah Inklusi Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Quran untuk mengantongi izin pendirian lembaga. Hingga saat ini, Dinas Pendidikan (Diknas) Ponorogo belum juga mengeluarkan izin operasional sekolah untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) di Ngabar, Siman tersebut. Kendati belum mengantongi izin, sekolah terus menerima siswa dengan alasan penanganan ABK tidak bisa ditunda-tunda. Pun, animo masyarakat terhadap sekolah tersebut begitu tinggi.

Hasan Damanhuri, Kepala Sekolah Inklusi PAS Baitul Quran menuturkan, pihaknya sudah mengajukan izin ke dinas pendidikan sejak 2010. Awalnya, sekolah hanya menangani siswa autis. Pengajuan tersebut diresponsdiknas. Mereka meminta lembaga diubah menjadi sekolah inklusi lantaran belum ada regulasi yang mengatur tentang sekolah autis. Akhirnya di tahun 2013, Hasan kembali mengajukan izin dengan perubahan sesuai yang diinginkan diknas. ‘’Tapi diknas belum juga mengeluarkan izin, padahal sudah sesuai yang diinginkan mereka,’’ ujarnya.

Menurut Hasan, pihaknya sebenarnya sudah mendapat persetujuan dari kemendikbud soal pendirian sekolah tersebut. Beberapa waktu lalu pejabat dari kementerian datang meninjau. Mereka mendukung langkah Hasan. Pun, Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim juga mengapresiasi. Baik pusat maupun provinsi menyarankan Hasan agar lembaganya diubah menjadi sekolah inklusi. ‘’Di tingkat pusat maupun provinsi sudah mendapat dukungan, tetapi di tingkat kabupaten malah justru tak berkesudahan hingga sekarang,’’ tegasnya.

Dampak yang paling utama adalah tidak adanya bantuan dari pemerintah untuk operasional sekolah tersebut. Sejak didirikan hingga sekarang, sekolah mengandalkan donatur. Lantaran masih kurang, wali murid dibebani biaya Rp 450 ribu per bulan untuk 20 kali pertemuan. Pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus lebih khusus dibandingkan pendidikan siswa reguler. Tiap siswa didampingi seorang guru privat dan terapis masing-masing di tahap pertama masuk sekolah. Baru setelah itu, mereka perlahan digabungkan dengan siswa reguler. Selain sumber daya manusia (SDM), media pembelajaran juga harus melimpah. ‘’Dengan operasional sesibuk dan sebanyak itu, sejak didirikan hingga sekarang tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah daerah,’’ terangnya.

Saat ini, ada 30 anak didik yang terdaftar sebagai siswa Sekolah Inklusi PAS Baitul Quran. Bahkan, juga ada enam siswa yang mengantre masuk. Mereka baru bisa masuk pada September lantaran persoalan keterbatasan SDM. Menurut Hasan, animo masyarakat terhadap sekolahnya memang tinggi. Pun, atas alasan itu pula dia tetap menerima siswa kendati belum mendapat izin operasional. Dia merasa ada panggilan hati untuk segera menangani ABK, agar kelak bisa tumbuh kembang layaknya anak kebanyakan. ‘’Karena jika terlambat penanganannya, maka tumbuh kembangnya tidak akan bisa maksimal,’’ tuturnya.

Hasan tunjuk bukti. Sejumlah ABK yang telah ditangani sekolahnya mampu berbaur dengan siswa reguler lainnya di sekolah umum. Salah seorang anak penderita Attention Deficit Hyperactivity Dissorder (ADHD) kini sekolah dan selalu juara kelas. Empat anak penderita autis murni kini telah sekolah dan selalu mendapat nilai bagus. ‘’Kami memang terus berhubungan dengan mantan wali murid untuk mengetahui perkembangan anak,’’ ujarnya.(mg4/irw/radarmadiun)
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: