Warga Mlarak dan Besuki Protes Tower Telekomunikasi

Sponsored Ad

Sponsored Ad
PONOROGO - Keberadaan tower seluler di Desa Mlarak dan Besuki, Sambit disoal warga setempat. Warga meminta operasioal tower milik PT XL Asiata dihentikan. Pasalnya, warga menilai sudah menyalahi aturan. Pun, izin tower disebut sudah kedaluwarsa. Perwakilan warga kedua desa wadul kepada wakil rakyat sebagai puncak kekecewaan, Selasa (23/8). Permintaan warga seragam. Operasional perusahaan harus berhenti selama izin dan hak-hak warga belum diberikan. ‘’Setahu kami tower yang berdiri merupakan milik XL. Tapi sekarang sudah dipakai lebih dari satu provider. Sesuai aturan harusnya berkoordinasi dengan warga dulu sebelum ditambah,’’ kata Dodik Parnadi warga Desa Mlarak.

Protes yang dilayangkan Dodik dan warga lain bukan tanpa asalan. Menurutnya, keberadaan tower semakin membahayakan warga sekitar. Dampak paling terasa kala hujan. keberadaan tower setinggi 50 meter itu kerap mengundang petir. Dodik menyebut suara petir lebih menggelegar saat ini. Bahkan, kerasnya suara membuat kaca jendela bergetar. Sejumlah warga juga didiagnosa terserang hipertensi dan gejala stroke. Dugaan sementara akibat dampak radiasi. Dodik mengaku warga setempat masih melakukan pemeriksaan terkait hal itu. ‘’Kami tidak dilibatkan sama sekali. Tahu-tahu keberadaan tower sudah berubah. Lebih banyak panel dan komponen,’’ paparnya.

Kekecewaan Dodik dan warga menumpuk setelah mengetahui izin operasional tower sudah berakhir. Namun, pihak perusahaan belum melakukan perpanjangan. Dodik mengaku warga sudah beberapa kali berkoordinasi dengan pemilik tower. Namun, kerap buntu. Puncaknya, warga mengadu kepada wakil rakyat. Sejumlah instansi terkait juga dihadirkan. Hanya, menurut Dodik solusi belum didapat. Belum ada kesepakatan. ‘’Kami coba berkoordinasi dengan desa lain yang juga berdiri tower, keadaannya sama,’’ terangnya.

Wakil Ketua DPRD Ponorogo Miseri Effendi menyebut secara perda perusahaan sudah menyalahi aturan. Sebab, izin operasional sudah habis sejak Januari lalu. Selain itu, perpanjangan harus melibatkan warga terdampak. Jika warga tidak menghendaki, operasional harus dihentikan. Miseri mengaku perusahaan juga belum memberikan sejumlah hak warga. Salah satunya terkait asuransi. Warga terdampak wajib diasuransikan. Terutama yang berpotensi tertimpa tower jika rubuh. Namun, hal itu juga belum dilaksanakan pengusaha. ‘’Setelah kami tanya saat ini masih dalam proses perpanjangan perizinan. Saya minta semua persyaratan dipenuhi,’’ kata Miseri.

Dia menambahkan, pihaknya bakal membentuk tim khusus. Tim bakal berisi lintas instansi. Mulai Satpol PP, Kantor Lingkungan Hidup, KPPT dan Dishubkominfo. Pihaknya juga bakal meninjau lokasi. Hasil tinjauan bakal dijadikan bahan evaluasi. Miseri mengaku koordinasi bakal terus dilakukan sehingga meminta warga bersabar. Sedang, perusahaan diminta segera melengkapi persyaratan. ‘’Belum ada keputusan. Masih akan kami koordinasikan lagi,’’ terangnya.

Sementara itu, General Affair PT XL Asiata Dedi Priyo membantah pihaknya belum mengantongi izin operasional. Menurutnya, perusahaan sudah mengurus semua perizinan. Masalah yang mengemuka hanya sebatas perbedaan pemahaman soal aturan main. Kondisi semakin semrawut setelah adanya perbedaan aturan antara di daerah dengan pusat. Pihaknya mengaku bakal melaporkan permasalahan tersebut ke pimpinan. ‘’Kami lihat dulu perkembangannya nanti. Yang jelas ini akan menjadi bahan kajian pimpinan,’’ ujarnya. (agi/irw)
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: