Deadline Perekaman e-KTP Tak Berlaku Bagi TKI

Sponsored Ad

Sponsored Ad
Seputar BMI - Ancaman kehilangan status kependudukan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ke luar negeri tanpa membekali diri dengan surat keterangan pindah luar negeri (SKPLN) dipatahkan.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Purwadi berpendapat, TKI yang saat ini tengah mengais rezeki di luar negeri tetap mendapat perlakuan istimewa.

Pasalnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap memberikan kelonggaran bagi para pahlawan devisa itu untuk melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) setelah bulan September.

‘’Jadi untuk TKI tak ada deadline perekaman e-KTP. Pulang kapan pun, tetap bisa perekaman. Tak perlu takut data kependudukannya dicoret,’’ jelasnya.

Cukup berbekal paspor yang masih aktif, TKI yang bersangkutan tetap mendapatkan layanan perekaman e-KTP. Karenanya, seluruh pihak keluarga TKI di kabupaten ini diminta tidak panik.

‘’Paspor itu menjadi bukti kuat bahwa yang bersangkutan memang sedang tidak berada di Indonesia,’’ terangnya

Purwadi menegaskan, masalah perekaman bagi para TKI bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. Yang menjadi atensi dewan adalah ketersediaan blangko di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun.

‘’Tidak ada gunanya Dispendukcapil jemput bola (perekaman e-KTP) sampai ke desa-desa, kalau blangkonya sudah menipis."

"Nah, yang harus diperhatikan, sisa jumlah penduduk yang belum ber-eKTP dengan stok blangkonya, seimbang tidak?.’’

Purwadi meminta Dispendukcapil lebih pro aktif dalam pengadaan blangko e-KTP itu. Agar, upaya mengejar deadline perekaman hingga September dapat berjalan lancar.

‘’Data yang telah direkam juga bisa segera dicetak dan tak sampai terjadi penumpukan. Akan menjadi lucu jika waktu perekaman dibatasi namun blangkonya saja tidak tersedia,’’ paparnya.

Namun, sosialisasi kepada masyarakat terutama melalui pemerintah desa (pemdes) harus terus dilakukan. Agar, warga semakin tergerak untuk melakukan perekaman e-KTP. Terlebih, waktu yang tersisa semakin mepet.

‘’Kasihan, jika sampai warga datanya dinonaktifkan. Mereka bakal kehilangan hak-haknya untuk berobat dengan BPJS, membuat SIM hingga pengurusan rekening bank. Sebab, semuanya kini memang berpatok pada e-KTP,’’ pungkasnya. (mg6/fin)
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: