Idham Chalid, Alumni Gontor Ponorogo di Uang Rupiah Rp 5.000 Desain Baru

Sponsored Ad

Sponsored Ad
KH. Idham Chalid menjadi satu dari 10 Pahlawan Nasional yang akan menghiasi uang rupiah desain baru yang bakal diterbitkan pemerintah tahun ini. Gambar KH Idham Chalid akan ditampilkan dalam uang pecahan Rp 5.000.

KH Idham Chalid ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional lima tahun silam. Gelar pahlawan disematkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011.

Lantas, siapa sosok KH Idham Chalid? Mengapa dia diangkat menjadi Pahlawan Nasional?

Idham merupakan sosok yang sulit dilepaskan dari dunia pesantren. Meski sempat mencecap ilmu di Sekolah Rakyat (SR), Idham memilih melanjutkan pendidikan di Madrasah Ar Rasyidiyyah.

Pria kelahiran Satui, Kalimantan Selatan, 27 Agustus 1921, ini kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Di pesantren ini, dia memanfaatkan waktu untuk belajar ilmu agama, ilmu umum, dan sejumlah bahasa asing, seperti Arab, Inggris, Jepang, Jerman, dan Prancis, hingga mahir.

Lulus dari Gontor pada 1943, Idham menempuh pendidikan di Jakarta. Kemahirannya berbahasa Jepang membuat para pejabat negeri Matahari Terbit di masa penjajahan kagum. Akhirnya dia diminta menjadi penerjemah saat pertemuan antara pihak Jepang dengan sejumlah ulama.

Berjuang Demi Kemerdekaan Indonesia

Saat Jepang kalah, Idham bergabung dengan laskar-laskar perjuangan. Menjelang kemerdekaan, dia tercatat sebagai anggota Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah Kota Amuntai.

Usai Proklamasi kemerdekaan, Idham bergabung dengan partai lokal, Partai Rakyat Indonesia, kemudian berpindah ke Serikat Muslim Indonesia.

Pada 1947, Idham bergabung dengan organisasi yang dipimpin muridnya saat di Gontor, Hasan Basry, yaitu Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan dan terlibat dalam perang kemerdekaan. Usai perang itu, Idham terpilih menjadi anggota Parlemen Sementara Republik Indonesia mewakili Kalimantan.

Dia lalu terpilih sebagai anggota DPRS dari Partai Masyumi pada 1950. Saat Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan menjadi partai politik dan lepas dari Masyumi, Idham memilih bergabung dengan Partai NU dan memulai karir melalui jalur GP Anshor.

Kariernya di NU cukup cemerlang. Idham pernah mengampu sejumlah jabatan di partai itu, yang kemudian mengantarkannya menjadi Wakil Perdana Menteri Kabinet Ali Sastroadjojo jilid II, tetapi hanya berjalan selama satu tahun.

Politisi yang Ulung

Kabinet Ali Sastroamidjojo kemudian diganti oleh Kabiner Djuanda. Meski begitu, Idham tetap dipercaya memegang jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri hingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 1959.

Meski begitu, karier politik Idham tidak berhenti. Dia ditarik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Setahun kemudian, Idham ditunjuk menjadi Wakil Ketua MPRS.

Pada 1966, kekuasaan Orde Lama selesai dan berganti ke era Orde Baru. Namun begitu, Idham tetap dipercaya memegang jabatan di pemerintahan.

Pada Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II, dan Kabinet Pembangunan I, Presiden Soeharto memberikan amanah kepada Idham untuk menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat. Di akhir 1970, dia merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial.

Di samping menjabat sebagai menteri, Idham juga memimpin Partai NU hingga mendulang sukses pada Pemilu 1971. Rezim Soeharto kemudian membuat penyederhanaan partai politik menjadi tiga yaitu Golkar, PDI, dan PPP. NU tergabung dalam PPP dan Idham kembali terpilih sebagai Ketua Umum.

Usai pemilu itu, Idham ditunjuk menjadi Ketua MPR/DPR hingga tahun 1977. Dia lalu dipercaya kembali menjadi anggota DPA hingga 1983.
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: