Takut Data Dicoret, Pemohon E-KTP di Ponorogo Membeludak

Sponsored Ad

Sponsored Ad
KOTA – Pelayanan KTP-el atau e-KTP sehari cetak yang diluncurkan Pemkab Ponorogo sedikit terkendala. Pencetakan KTP elektronik tidak bisa ditunggu. Minimal sepekan baru dapat cetak. Data center kemendagri kini tak stabil lantaran membeludaknya jumlah perekaman data belakangan ini. Masyarakat seakan terkejar deadline setelah Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri bakal menyesisihkan data masyarakat yang belum melakukan perekaman per 30 September mendatang. ‘’Jadi perekaman yang dikirim ke pusat baru dapat ditarik kembali minimal satu minggu. Jadi pencetakan baru bisa dilakukan setelah itu,’’ kata Kepala Dispendukcapil Ponorogo Endang Retno Wulandari, kemarin (6/9).

Retno mengaku hal itu bukan masalah. Sebab, yang terpenting sudah melakukan perekaman data. Dia berharap masyarakat tidak panik. Pencetakan hanya terlambat. Bukan dihentikan. Retno menyebut materi cetak sementara masih cukup. Namun, pencetakan baru dapat dilakukan setelah data selesai kroscek dari pusat. Kroscek penting untuk mengetahui data yang bersangkutan dobel atau tidak. Data yang klir baru dapat diunduh kembali oleh dispendukcapil daerah untuk kemudian dilakukan pencetakan. Nah, proses kroscek lebih lama lantaran banyaknya antrean data. ‘’Data yang kami terima, membeludaknya data di pusat mulai akhir bulan lalu. Masyarakat bisa kembali datang ke kantor satu minggu lagi untuk pencetakan,’’ terangnya.

Retno mengaku jumlah perekam belakangan meningkat drastis. Ribuan masyarakat mengantre di kantornya saban hari. Untuk urusan KTP saja mencapai 800 antrean. Mulai aktivasi, rekam dan cetak. Pihaknya memang tetap dapat melakukan cetak. Namun, untuk data yang sudah dapat ditarik dari pusat atau tunggakan cetak sebelumnya. Penundaan cetak hanya bagi masyarakat yang melakukan perekaman di atas tanggal 22 Agustus lalu. ‘’Sekali lagi yang terpenting itu perekamannya. Jika sudah perekaman data tidak akan disisihkan,’’ jelasnya.

Pemerintah pusat melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri memang bakal menyisihkan data penduduk yang belum melakukan perekaman hingga 30 September mendatang. Mereka yang tersisih terancam tidak dapat mendapatkan berbagai pelayanan publik. Pasalnya, pelayanan bakal berbasis data kependudukan ke depan. Namun, bukan berarti tidak dapat melakukan perekaman setelah batas waktu tersebut. Perekaman tetap dapat dilakukan seterusnya. Kebijakan itu menimbulkan kepanikan di masyarakat. Retno tak menampik antrean masyarakat di kantornya hingga mencapai halaman. ‘’Ada yang mengantre hanya untuk aktivasi. Padahal, aktivasi dapat dilakukan di UPTD masing-masing kecamatan. Tidak perlu ke dinas. Jadi tidak berjubel dan mengantre lama,’’ ungkapnya.

Terkait perekaman, Retno mengaku jumlahnya terus menurun. Ponorogo awalnya tercatat 41 ribu warga yang belum rekam. Namun, perlahan mulai dikejar. Pihaknya sengaja jemput bola dengan melakukan perekaman di kantor-kantor desa. Meski bukan tanpa masalah. Masyarakat yang tercatat belum melakukan perekaman kebanyakan malah tidak datang. Sejumlah lain sudah berada di luar negeri. Retno berharap pihak keluarga mau mengurus surat keterangan pindah luar negeri (SKPLN). ‘’Jadi tetap terdata kalau yang bersangkutan belum melakukan perekaman karena masih diluar negeri,’’ jelasnya sembari menyebut pengurusan dapat dilakukan di kantor UPTD masing-masing. (agi/irw)


Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: