Warga Terdampak Pembangunan Waduk Bendo Direlokasi Pertengahan 2017

Sponsored Ad

Sponsored Ad
SAWOO – Pembangunan waduk Bendo di Desa Ngindeng, Sawoo dipastikan segera tancap gas. Urusan relokasi 89 kepala keluarga (KK) terdampak yang selama ini menghambat proyek waduk senilai Rp 677 miliar itu mulai jelas. Relokasi warga ditargetkan Juni 2017 mendatang. Bupati Ipong Muchlissoni memastikan itu setelah mendapat jawaban dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa waktu lalu. ‘’Surat izin tukar menukar kawasan hutan (TMKH) dari kementerian sudah klir dan dijanjikan minggu ini dikirim. Berarti pembangunan rumah untuk warga terdampak sudah bisa dimulai,’’ kata Ipong saat koordinasi dengan pihak proyek dan perwakilan warga terdampak di kantor sekretariat proyek Waduk Bendo, kemarin (24/10).

Pihaknya sengaja menggelar musyawarah dengan warga kemarin. Pasalnya, muncul keresahan di masyarakat setempat terkait relokasi. Warga mulai gerah akibat lambatnya proses pemindahan perumahan warga di petak 117 dan 118 tersebut. Warga yang berada di area waduk cukup terganggu dengan aktivitas proyek. Belum lagi harus rela mengungsi sebentar saat proses peledakan. Sebaliknya, wacana relokasi bak kabar burung yang tak kunjung terealisasi. Ipong menangkap itu. Dia sengaja intens berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasilnya cukup menjanjikan. ‘’Jumat lalu menteri (Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Red) membalas pesan yang saya kirim. Izin TMKH dipastikan dalam minggu ini,’’ ujarnya.

Namun, bukan berarti masalah usai. Pembangunan rumah warga terdampak belum dapat dilaksanakan tahun ini. Anggarannya ada, namun sisa waktu dua bulan ini dipastikan tak mencukupi. Pasalnya, pengerjakan rumah warga terdampak itu butuh pihak ketiga. Sebab, nominal proyek cukup besar. Mencapai Rp 15 miliar. Itu berarti memerlukan proses lelang. Sedang, proyek harus selesai di tahun anggaran berjalan. Tak pelak, pembangunan dipastikan baru dapat dilaksanakan tahun depan. Namun, Ipong memastikan proyek pembangunan rumah warga terdampak tersebut dilaksanakan paling awal di 2017. ‘’Proses lelang saya targetkan di Februari. Sedang, pengerjaan paling tidak butuh tiga bulan. Saya targetkan Juni sudah selesai dan warga segera bisa direlokasi,’’ tegasnya.

Ipong berharap masyarakat setempat untuk bersabar dulu. Paling tidak tujuh bulan terakhir. Pihaknya mengaku sudah berupaya maksimal percepatan pembangunan proyek. Namun, lagi-lagi kerap berbenturan dengan aturan. Pihaknya mengaku sempat marah lantaran lahan relokasi untuk warga terdampak tersebut bakal kembali digeser. Apalagi alasannya tidak begitu krusial. Padahal, kepengurusan izin TMKH butuh waktu sekitar 1,5 tahun. Ipong sempat memprotes di kementerian. Namun, hal itu akhirnya dibatalkan. Kegigihan Ipong bukan tanpa alasan. Manfaat Waduk Bendo cukup besar. ‘’Dengan waduk ini paling tidak bisa dimanfaatkan untuk bidang pertanian, penanggulangan bencana, dan pariwisata yang ujungnya mendongkrak perekonomian warga,’’ jelasnya.

Tiga KK Angkat Kaki Lebih Awal

TIGAkepala keluarga (KK) dari 89 KK terdampak megaproyek Waduk Bendo di Desa Ngindeng, Sawoo tampaknya harus angkat kaki lebih awal. Itu karena rumah mereka berada di jalur atau saluran pengisi air dari Sungai Keyang menuju pintu terowongan waduk. Proses relokasi ketiganya sempat terhambat lantaran negosiasi tak kunjung menemukan kata sepakat. Selain itu, muncul kekhawatiran aliran air bakal membanjiri permukiman warga lantaran saluran buatan tersebut tak kuasa menahan. ‘’Sungai (Keyang, Red) yang besar itu saja airnya sering meluap saat hujan deras. Kalau dialirkan ke terowongan yang menurut saya lebih kecil itu, apa tidak malah meluber nanti,’’ kata Miran, salah satu warga saat musyawarah dengan pihak proyek, kemarin (24/10).

Dia mengaku tak masalah dengan adanya saluran tersebut. Toh pada akhirnya, dirinya dan warga terdampak juga bakal pindah. Namun, kekhawatiran bakal menghantui warga selama relokasi belum dilaksanakan. Apalagi hujan deras kerap melanda. Pihaknya khawatir air sungai meluap ke saluran. Parahnya, saluran tak kuasa menahan. Kekhawatiran tersebut wajar. Sebab, saluran membelah permukiman warga terdampak. Tak pelak, luberan air langsung mengarah pada rumah warga. ‘’Pihak proyek harus dapat memastikan tanggul saluran air tersebut kuat menahan air,’’ tegasnya.

Di sisi lain, pembangunan saluran tersebut menyisakan kekecewaan tersendiri bagi ketiga warga terdampak. Mereka harus angkat kaki dari rumah lebih cepat dari lainnya. Ketiganya hanya diberi waktu sepuluh hari ke depan untuk pindah. Padahal, lahan pengganti dari pemkab belum siap. Sebaliknya, uang pengganti dinilai kelewat sedikit. Pihak proyek memang memberikan masing-masing Rp 50 juta pada ketiga pemilik rumah yang terpaksa pindah lebih cepat itu. Warga mengaku bingung mencari tempat tinggal sementara sembari menunggu rumah pengganti di lahan baru tersebut jadi. ‘’Belum tahu ini nanti mau tinggal di mana. Ya paling tidak bisa buat tidur dan menyimpan perabot,’’ ujar Gunawan, salah seorang warga terdampak pembuatan saluran air pengisi tersebut.

Kekecewaan bertambah lantaran seakan mendapat tekanan selama proses negosiasi uang bantuan untuk sewa sementara tersebut. Pihaknya memang berharap lebih. Gunawan mengajukan Rp 250 juta pada awalnya. Namun, pihak proyek menawar Rp 50 juta. Gunawan menyebut pihaknya mengaku tidak diberikan banyak waktu untuk berpikir saat negosiasi yang dipimpin bupati Ipong Muchlissoni tersebut, kemarin. Menurutnya, pihak proyek tidak memberikan pilihan lain dengan berinisiatif mengubah jalur saluran. Itu berarti pihaknya tidak mendapat ganti rugi tersebut. ‘’Kami hanya ingin uang (pengganti untuk sewa rumah, Red) nya ditambah sedikit. Tapi seperti tidak diberi pilihan dan ditekan terus,’’ ujarnya.

Bupati Ipong Muchlissoni mengaku masalah saluran air pengisi waduk tersebut sudah klir. Warga sudah sepakat. Pihaknya menyebut sudah menginstruksikan pihak proyek untuk memastikan air tidak meluber ke permukiman warga. Pembangunan saluran bakal diperkuat dengan tanggul lebih tinggi. Dia memang meminta relokasi ketiga warga terdampak tersebut segera. Alasannya, pembangunan saluran sudah lama tertunda. Terkait, uang pengganti, Ipong menyebut besaran dinilainya sudah pas. Pasalnya, ketiga warga tersebut hanya butuh tempat tinggal sementara sembari menunggu rumah pengganti selesai. Durasinya sekitar tujuh bulan. ‘’Uang Rp 50 juta itu kalau untuk sewa rumah selama tujuh bulan sudah lebih dari cukup,’’ katanya. (agi/irw)
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: