Honorer K2 Geruduk Pemkab Tuntut Sejahtera

Sponsored Ad

Sponsored Ad
KOTA – Jengah. Kata tersebut tampaknya tepat mewakili perasaan tenaga honorer kategori dua (K2) di Ponorogo. Bagaimana tidak, nasib ratusan tenaga K2 tersebut tak kunjung jelas hingga kini. Mereka menggeruduk kantor pemkab setempat, kemarin (24/11). Tujuannya, menyampaikan keinginannya agar segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Aksi damai sekaligus menyambut hari guru nasional hari ini tersebut dimulai sekitar pukul 10.00. Laiknya unjuk rasa, sejumlah perwakilan K2 yang didominasi perempuan tersebut membentangkan poster bernada protes. Di antaranya, Angkat Kami Menjadi PNS, Pak Ipong Tolong Perhatikan Nasib Kami, Karena Kami Juga Butuh Makan untuk Anak-Anak Kami, Bapak Pemangku Kebijakan Tolong Perhatikan Nasib Kami, dan Kami Sudah Mengabdi Lama. Puluhan pengunjuk rasa sengaja berjalan kaki dari kawasan gedung lantai delapan. Aksi berlanjut orasi di depan kantor Subbag Humas Pemkab Ponorogo. ‘’Nasib kami sudah cukup memprihatinkan selama ini. Kami berharap pemerintah daerah turut mendesak pemerintah pusat memperjuangkan nasib kami,’’ kata Ketua Forum Honorer K2 Ponorogo, Ajun Prayitno.

Ajun menambahkan, kondisi sejumlah honorer K2 di Ponorogo sudah kelewat memprihatinkan. Sepuluh tahun mengabdi dengan gaji tidak pantas. Ajun tunjuk bukti, honorer K2 guru hanya digaji Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan. Jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Ironisnya, gaji seringkali terlambat lantaran hanya mengandalkan dana dari BOS. Ajun menyebut sejumlah tenaga K2 biasa tertunggak gaji dua hingga tiga bulan. Padahal, mereka masuk kerja saban hari seperti pegawai lain. Tak pelak, beberapa di antarnya terpaksa kerja tambahan dengan berjualan atau beternak. Ajun dkk merasa terpaksa bertahan karena jumlah guru di Ponorogo sejatinya kurang. ‘’Paling tidak pemerintah memperhatikan kesejahteraan kami, minimal setara dengan UMK Ponorogo sambil menunggu proses pengangkatan,’’ ujarnya.

Ajun menyebut nasib 326 tenaga honorer K2 di Ponorogo tak sama. Sebanyak 88 di antaranya sedikit bernasib baik dengan gaji lumayan tinggi. Sebab, mereka diangkat menjadi honorer melalui surat keputusan (SK) bupati kala itu. Sedang, sisanya hanya ber-SK kepala sekolah atau kepala dinas. Kondisi itu menjadi dasar penyetaraan kesejahteraan yang dituntut Ajun dkk. Paling tidak hingga proses pengangkatan terealisasi. Pasalnya, pendapatan dari BOS tersebut jauh dari kata laik. ‘’Kami bekerja di instansi pemerintah tetapi keluarga kami jauh dari sejahtera,’’ keluhnya.

Kegelisahan Ajun dkk tersebut bukan tanpa sebab. Pihaknya mengaku resah lantaran belum ada kejelasan status hingga kini. Padahal, dirinya ingat benar janji pengangkatan sebanyak 440 ribu K2 oleh pemerintah pusat. Pengangkatan dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga 2019. Keputusan tersebut mengemuka dari pertemuan Kemen PAN-RB dengan Komisi II DPR RI pada 15 September 2015 silam. Namun, hingga akhir 2016 ini janji tersebut adem ayem. Bukan hanya di Ponorogo, termasuk daerah lain. ‘’Kalau yang menjadi masalah adalah dasar hukumnya, PP PP Nomor 56/2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil harusnya bisa menjadi payung hukum,’’ ungkapnya sembari menyebut tenaga K2 juga diprioritaskan menjadi pengganti PNS yang pensiun.

Terpisah, Kasubag Humas Pemkab Ponorogo Setyo Budiono yang menemui pengunjuk rasa mengaku bakal segera menyampaikan aspirasi mereka kepada bupati. (agi/irw)
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: