Alami Depresi, Mantan Wabup Ponorogo Jadi Tahanan Kota, Ini Pertimbangannya

Sponsored Ad

Sponsored Ad
PONOROGO - Penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan mantan Wakil Bupati Ponorogo, Yuni Widyaningsih atau Ida, sebagai tahanan kota sejak Kamis (8/12/2016) lalu.

Ida merupakan tersangka kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan tahun 2012 dan 2013 di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo senilai Rp 8,1 milyar.

"Iya, dilakukan penahanan kota sejak Kamis lalu," kata Kasi Pidana Khusus, Happy Al Habiebie, saat dihubungi Surya (TRIBUNnews.com Network), Sabtu (10/12/2016)

Penetapan tahanan kota ini dilakukan Kejaksaan Negeri Ponorogo berbarengan dengan dilimpahkannya berkas kasus itu ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Untuk diketahui, sebelumnya pada Senin (28/11/2016), Ida membawa surat keterangan tentang kesehatan jiwanya dari dua rumah sakit jiwa (RSJ) saat menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Ponorogo.

Dua surat yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum itu, berasal dari Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dan dari Rumah Sakit Jiwa Hermina Solo. Kedua surat itu menyebutkan bahwa Ida mengalami depresi.

Namun, pada saat itu jaksa tidak begitu saja percaya terhadap isi surat itu.

Tim Kejari sempat membawa Yuni ke salah satu rumah sakit di luar Ponorogo untuk melakukan pengecekan sebagai pembanding.

Hasilnya, kata Happy, Ida mengalami depresi.

"Kurang lebih, memang ada tekanan depresi. Gangguan penyesuaian lah istilahnya," kata Happy saat ditanya hasil pemeriksaan kesehatan Ida kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Atas pertimbangan tersebut kejari memberlakukan tahan kota terhadap mantan wabup Ponorogo ini.

Dengan demikian, Ida tidak diperbolehkan pergi ke luar kota tanpa seizin kejaksaan.

Selain melakukan penahanan, kejaksaan juga telah memperpanjang masa pencekalan terhadap Ida.

Hal itu merupakan upaya agar yang bersangkutan tidak pergi ke luar kota atau luar negeri selama proses pelimpahan berkas dilakukan.

"Kami juga sudah memperpanjang masa pencekalan tersangka," kata Happy.

Ida menjadi tahanan kota, hingga 20 hari ke depan. Apabila Ida tidak kooperatif dan tidak menghadiri sidang maka akan dilakukan penahanan.

Sementara mengenai penambahan masa tahanan kota, hal itu diserahkan kepada hakim pada saat sidang pertama.

"Pada saat sidang pertama nanti kan akan ada penetapan. Itu menjadi kewenangan hakim," katanya.

Happy menambahkan, rencananya sidang akan segera digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, akhir bulan ini.

"Mungkin perkiraan akhir bulan ini," imbuhnya.

Dalam kasus ini, Ida dituduh dengan pasal tiga dan empat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sumber : surabaya.tribunnews.com
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: