Ponorogo Butuh 2.000 PNS Baru

Sponsored Ad

Sponsored Ad
KOTA – Beban kerja pegawai negeri sipil (PNS) di Ponorogo semakin berat. Itu setelah jumlah abdi negara semakin berkurang. Tahun ini saja, sebanyak 354 PNS pensiun. Padahal, sudah sebanyak 1.600 PNS pensiun sejak 2011 hingga 2015 lalu. Sebaliknya, belum ada rekrutmen sejak 2014. Akibatnya, elasan ribu abdi negara yang tersisa wajib bekerja dobel gardan. ‘’Jumlah PNS Pemkab Ponorogo sekarang ini tinggal sekitar 11 ribuan orang. Paling tidak butuh sekitar dua ribu pegawai lagi,’’ kata Kepala BKD Ponorogo, Winarko.

Dia menambahkan, kebutuhan terbanyak pada tenaga pengajar. Pemkab kekurangan sekitar 1.400 tenaga pendidik. Tak heran, hanya terdapat dua tiga guru PNS saban sekolah. Tidak mengherankan pula jika pihak sekolah lantas melakukan rekrutmen tenaga tambahan. Jumlahnya mencapai ribuan tersebar di sejumlah sekolah negeri di Ponorogo. Penambahan guru non PNS tersebut masih mungkin terjadi ke depan mengingat belum adanya tanda-tanda rekrutmen hingga kini. Sebaliknya, pihaknya juga mengambil ancang-ancang opsi lain. Yakni, penggabungan sekolah untuk menutupi kekurangan. Namun, masalah lain muncul. Penggabungan diprediksi memangkas jumlah guru non PNS. ‘’Kami masih mengupayakan rekrutmen baru. Koordinasi dengan pemerintah pusat intens kami lakukan,’’ imbuhnya sembari menyebut pihaknya juga kekurangan tenaga di bidang kesehatan dan bendahara di sejumlah satker.

Pihaknya semakin kesulitan mengisi kekurangan lantaran rekrutmen menunggu instruksi pusat. Pemkab hanya bisa menunggu. Kendati begitu, bukannya tanpa upaya. Pemkab Ponorogo pernah mengajukan 2.000 formasi di 2015 lalu. Rinciannya, tenaga pendidik sebanyak 900 kursi, kesehatan 400 kursi, dan umum sebanyak 700 kursi. Hasilnya, harus bersabar lagi. Belum ada tanda-tanda bakal direstui pusat. Padahal, pemerintah pusat pernah meminta data riil kebutuhan PNS terutama guru. Namun, lagi-lagi belum ada kabar menggembirakan sejauh ini. ‘’Penambahan PNS berarti menambah alokasi anggaran keuangan negara. Padahal saat ini keuangan negara tengah defisit,’’ ujarnya.

Padahal, kebutuhan PNS semakin nyata ke depan. Itu mengingat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mulai diterapkan 2017 mendatang. Kebutuhan pegawai semakin banyak. SOTK baru setidaknya membutuhkan sembilan kursi eselon dua untuk mengisi kepala dinas. Padahal, stok pegawai eselon dua minim. Promosi jalan satu-satunya. Namun, tentu mengurangi jumlah eselon di bawahnya. Winarko menyebut beban berat bakal bertumpu pada pejabat eselon III dan IV. ‘’Rekrutmen tenaga kontrak ada pada masing-masing satker. Tetapi juga berpotensi masalah kalau menyimpang dari aturan,’’ jelasnya.

Eko: Regrouping Sekolah Dikeluhkan Guru

SEMENTARA ITU, wacana penggabungan sejumlah sekolah di Ponorogo mulai membuat resah kalangan pendidik. Pasalnya, penggabungan sekolah yang mengacu aturan rasio minimal jumlah peserta didik tersebut dinilai tidak berpihak pada nasib warga sekolah pinggiran. Upaya mengenyam pendidikan ke sekolah bakal semakin sulit. Sebab, jarak ke sekolah tentu semakin jauh. ‘’Seharusnya ada kajian yang mendalam dulu sebelum kebijakan itu dilaksanakan,’’ kata Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Eko Priyono Utomo.

Eko menyebut wacana tersebut sudah menimbulkan kegelisahan di kalangan guru. Dia mengaku kerap menerima keluhan sejak wacana penggabungan sekolah mengemuka. Sebab, sekolah yang bakal digabung nyaris mencapai separo dari jumlah yang ada jika mengacu sistem minimal 20 peserta didik dalam satu kelas. Terutama sekolah pinggiran. Sebab, rata-rata peserta didik dalam satu kelas sekolah pinggiran tidak lebih dari itu. Pun, segilintir murid yang ada tersebut kebanyakan bertempat tinggal jauh dari sekolah. Mereka harus menempuh medan yang sulit dengan fasilitas transportasi yang minim. ‘’Jarak sekolah di daerah pinggiran itu jauh-jauh. Kalau harus digabung itu berarti mereka harus menempuh jarak dua kali lipat. Apa tidak kasihan,’’ imbuhnya.

Dampak yang muncul beragam. Mulai dari keamanan, kesehatan, biaya yang dikeluarkan, dan semangat belajar. Jarak yang jauh dengan medan yang sulit menimbulkan potensi rawan keamanan. Apalagi jika pelajar menggunakan kendaraan bermotor. Sebaliknya, dengan berjalan kaki bakal menguras tenaga. Akibatnya kegiatan belaja-mengajar kurang maksimal. Potensi penurunan semangat belajar juga tinggi. Wali murid juga bakal mengeluarkan biaya lebih untuk menunjang itu. ‘’Dampak yang ditimbulkan kompleks. Bagi siswa juga orang tua,’’ terangnya.

Eko menambahkan, masalah regrouping juga menimbulkan masalah baru di kalangan pendidik. Kebutuhan guru PNS memang secara tidak langsung terpenuhi. Namun, menimbulkan penumpukan guru jika tidak sesuai dengan porsi kebutuhannya. Dia mencontohkan, penggabungan diprediksi bakal menimbulkan penumpukan guru kelas. Sebab, jumlah guru kelas paling banyak saat ini. Sebaliknya, guru lain yang jumlahnya minim bakal kekurangan. Penumpukan bakal berimbas pada sertifikasi. Sebab, jam mengajar mereka terbatas. Padahal, syarat sertifikasi minimal 24 jam mengajar sepekan. ‘’Kami kerap bersinggungan langsung ditingkat bawah sehingga cukup paham permasalahan di lapangan,’’ katanya sembari menyebut bakal memanggil satker terkait untuk membahas masalah tersebut segera. (agi/irw/radarmadiun.co.id)


Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: