Tak Bisa Serap Anggaran, Bupati Ponorogo Mutasi 5 PNS

Sponsored Ad

Sponsored Ad
PONOROGO - Diduga trauma dengan kasus  korupsi dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan yang menyeret nama mantan Wakil Bupati Ponorogo, Yuni Widyaningsih, 5 PNS lingkup Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo tak bisa menyerap anggaran secara maksimal.

Tentu saja, hal itu membuat geram Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni. Sehingga Ipong memutasi 5 pejabat sekelas Kabid (Kepala Bidang) tersebut.

"Jadi mereka berpikiran bahwa bupati sekarang nyuruh-nyuruh untuk mengeluarkan uang, tetapi ketika ada masalah nanti mereka yang akan dituntut. Ini kan lucu," ujar Ipong, Rabu (28/12/2016).

Ipong menuturkan, ada lima PNS setingkat kepala bidang dan kepala seksi di Dindik yang dimutasi ke dinas lain karena mereka tidak sanggup dalam menjalankan tugasnya. Salah satu hal yang tidak sanggup dilaksanakan kelima PNS itu adalah tidak berani mengeluarkan anggaran dan menjadi pejabat pembuat komitmen.

Dia mengaku sudah memanggil lima PNS tersebut. Pun telah melakukan diskusi mengenai masalah mereka mengapa tidak berani mengeluarkan anggaran. "Katanya karena masalah aturan. Setelah saya jelaskan aturannya dan bersepakat kalau tidak melanggar aturan. Mereka tetap tidak mau untuk mengeluarkan anggaran," jelas Ipong.

Menurut Ipong, sikap pejabat tersebut sangat menyulitkan kinerja pemerintah. Karena ketika anggaran tersebut tidak dibelanjakan dan tidak terserap, tentu akan menjadi Silpa. Ini tentu akan merugikan masyarakat dan membuat pemerintahannya tidak bisa berjalan secara efektif.

Atas pertimbangan itu, ia akhirnya memutuskan untuk memutasi lima pejabat Dindik Ponorogo dan dipindah ke tempat lainnya. Sedangkan posisi mereka akan diganti dengan lima pejabat lain yang bisa berkomitmen untuk melaksanakan program dan membantu kinerja bupati sesuai aturan.

Ipong mengaku sudah melakukan survey dan melihat track record lima pejabat pengganti itu. "Kalau tidak diganti ya sangat menyulitkan. Saya tahu posisi mereka, untuk itu mereka saya pindah ke bagian lain," ujar dia.

Lebih lanjut, karena program tidak jalan, tahun ini ada anggaran senilai Rp9 miliar di Dindik Ponorogo yang menjadi Silpa. Selain itu, dari Rp9 miliar ada anggaran senilai Rp3 miliar yang tidak bisa digunakan karena terbentur aturan, sehingga pemkab harus mengembalikannya ke pemerintah pusat.

DAK Pendidikan di Ponorogo tahun 2017, kata Ipong, senilai Rp24 miliar. Dana itu untuk pengadaan alat peraga sekolah, buku pelajaran, dan lainnya. Kalau pejabat di Dindik tidak berani mengeluarkan anggaran teraebut dengan berbagai alasan, tentu anggaran tersebut tidak terserap dan program pemerintah tidak jalan.

Sumber : beritajatim.com
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: