48 Ribu Penduduk Ponorogo Tanpa Akta Kelahiran

Sponsored Ad

Sponsored Ad
PONOROGO – Kesadaran masyarakat Ponorogo akan pentingnya akta kelahiran masih rendah. Buktinya, 25 persen wajib akta (usia 0-18 tahun) belum memiliki surat tanda lahir tersebut. Jumlahnya mencapai 48 ribu jiwa. Angka tersebut dipastikan bertambah lantaran pendudukan dewasa juga banyak yang belum memilki. ‘’Fokus kami sementara menuntaskan yang wajib akta dulu,’’ kata kepala Dispendukcapil Ponorogo Endang Retno Wulandari, kemarin (22/1).

Retno menyebut kendalanya beragam. Mulai sengaja menunda hingga beranggapan salah satu dokumen administrasi kependudukan (adminduk) ini tidak penting. Padahal, akta merupakan persyaratan wajib untuk masuk sekolah. Pelajar yang kedapatan belum berakta juga langsung didata untuk dibuatkan.


Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan bidan dan rumah sakit yang melayani persalinan. Tujuannya, setiap anak yang lahir langsung terdeteksi untuk diterbitkan akta. ‘’Program kami sudah jalan. Bahkan, sekarang sudah online untuk rumah sakit. Jadi otomatis langsung diterbitkan,’’ ungkapnya.

Namun, memang belum semua bidan terkoneksi dengan dispendukcapil. Sehingga, sejumlah kelahiran luput dari pantauan. Kondisi diperparah dengan sikap orang tua yang menganggap sepele dokumen tersebut. Padahal, manfaatnya banyak. Mulai, pengakuan negara mengenai status individu, perdata, dan kewarganegaraan seseorang, hingga bahan rujukan penetapan identitas dokumen lain, misalnya ijazah.

Selain itu, akta lahir juga digunakan pencatatan perkawinan, ibadah haji, paspor, masuk PNS dan TNI/Polri, warisan, kepengurusan kematian dan perceraian. ‘’Sebenarnya akta itu jadi dasar data identitas diri. Jadi salah kalau menganggap tidak penting,’’ ujarnya.

Pihaknya bakal menerapkan program paket lengkap ke depan. Mereka yang melakukan perubahan kartu keluarga (KK) baik penambahan maupun pengurangan bakal diterbitkan akta maupun surat kematian. Mereka juga akan mendapat KTP baru sesuai perubahan. Masyarakat yang hendak mengubah KK wajib menyertakan persyaratan pengajuan akta, surat kematian, maupun KTP. Pengurusannya cukup dilakukan di kecamatan. ‘’Pengurusan dokumen identitas diri kini semakin mudah. Kami harap masyarakat aktif mengurusnya,’’ imbaunya. (agi/sat)

Sumber : radarmadiun.co.id
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: