Bupati Kukuhkan Satgas Saber Pungli, Berikut ini Daftar Layanan Publik yang Rawan Pugli..

Sponsored Ad

Sponsored Ad
PONOROGO - Sebagaimana gerakan getol Presiden Jokowi yang menggelorakan aksi tangkal Pungli (pungutan liar), kabupaten Ponorogo juga bergerak cepat menindaklanjuti instruksi presiden itu.


Bertempat di Pendopo Kabupaten, Senin, (23/01) Bupati Ponorogo, Drs. H. Ipong Muchlissoni, melantik tim Satgas Saber Pungli atau Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Ponorogo.

Sebagaimana sambutan sebelum pengukuhan, Satgas ini disampaikan bupati merupakan tim gabungan beberapa instansi. Mulai dari pihak Pemkab, Polres, kejaksaan, hingga Denpom TNI Kabupaten Ponorogo.

Dilanjutkannya bahwa satgas yang baru dikukuhkan itu, akan ada Pokja (kelompok kerja) khusus yang akan bertugas sesuai kapasitas masing-masing. Mulai pokja hukum (juridis), informasi (inteligen), dan pokja-pokja lain yang diperlukan.

Tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Ponorogo diminta untuk tidak menekan pejabat dan PNS yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten. Hal ini supaya pejabat dan PNS di pemerintah kabupaten bisa bekerja dengan baik.

“Jangan menggunakan kedudukannya sebagai Tim Saber Pungli untuk mem-pressure pejabat. Jangan mencari-cari sesuatu yang memang tidak ada,” kata Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, seusai mengukuhkan Tim Saber Pungli Ponorogo di Pendapa Pemkab setempat, Senin (23/1/2017).

Ipong menuturkan dalam menjalankan tugasnya, anggota Saber Pungli memiliki kewenangan untuk mencari dan menerima aduan dari masyarakat mengenai dugaan pungutan liar. Masyarakat bisa mengadukan pungli yang diketahui ke Tim Saber Pungli melalui kantor sekretariat maupuan call center yang akan dibuat.

Dia mengatakan salah satu lembaga di Ponorogo yang rawan terhadap pungutan liar yaitu sekolah. Sekolah menjadi rawan pungutan liar karena banyak iuran yang ditarik oleh pihak sekolah.

Namun, saat ini banyak sekolah yang tidak mengetahui iuran tersebut masuk dalam kategori pungli atau tidak. Untuk itu, Tim Saber Pungli harus membuat kriteria mengenai apa saja iuran yang masuk dalam kategori pungutan liar.

“Sekarang ini pembiayaan di sekolah tidak hanya dari pemerintah dan masyarakat. Jadi sekolah bisa menarik iuran kepada masyarakat, dan yang perlu diperjelas apa saja iuran yang boleh ditarik,” jelas Ipong.

Selain sekolah, kata dia, Tim Saber Pungli juga akan memantau beberapa layanan publik yang rawan terhadap pungutan yaitu Samsat, Disdukcapil, dan BKD. Lembaga-lembaga tersebut perlu dipantau karena bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Untuk pejabat atau PNS yang ketahuan melakukan pungutan, pihaknya akan menghukum sesuai aturan yang berlaku. Ada sebanyak 60 orang yang masuk dalam Tim Saber Pungli ini. Anggota terdiri dari pejabat di beberapa dinas di Pemkab Ponorogo.

“Kami berharap setelah ada Tim Satgas Pungli ini bisa menghilangkan pungutan liar di Ponorogo,” jelas dia.

Sumber : madiunpos.com
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: