Tanpa Izin Pemprov

Sponsored Ad

Sponsored Ad
KOTA – Satreskrim Polres Ponorogo terus meyelidiki dugaan pelanggaran praktik penambangan di Desa Ngrogung, Ngebel, Ponorogo. Tambang galian C ini diduga melanggar batas area pertambangan hingga melebihi 100 meter. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti.


Salah satunya di antaranya satu bendel copy IUP operasi produksi yang dikeluarkan KPPT Ponorogo. Padahal seharusnya izin pertambangan galian C dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ‘’Izinnya memang masih dari pemkab (Ponorogo). Karena izin yang lama masih hidup (berlaku),’’ kata Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Rudi Darmawan, kemarin (23/2).

Menurut Rudi, pihak pengusaha pertambangan mendapat izin dari kabupaten sebelum proses perizinan diambil alih provinsi. Yakni sekitar tahun 2015 lalu. Sedangkan IUP operasi produksi milik Heru Agus Setyo Herlambang tersebut expired (kedaluwarsa) Juli 2017. ‘’Kalau sudah habis, harus mengurus ke provinsi setelahnya,’’ terang Rudi.

Meski banyak lokasi tambang galian C di wilayah Ponorogo, Rudi mengaku belum tahu pasti jumlah tambang bermasalah. Dia menyebut hingga kini penambangan yang sudah mengantongi izin dari provinsi ada sekitar enam lokasi. Rinciannya di Kecamatan Ngebel satu lokasi, Jenangan dua lokasi, Pulung dua lokasi dan Sawoo satu lokasi. ‘’Yang turun dari provinsi baru enam izin,’’ sebutnya.

Terpisah Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Ponorogo Sumarno juga belum tahu penutupan tambang di Ngebel oleh polisi itu. Namun dia memastikan setiap usaha pertambangan pasti ada luasan yang direkomendasikan. Jika memperluas wilayah melebihi batas rekomendasi, jelas melanggar. ‘’Semua tambang ilegal harus ditutup,’’ tegasnya.

Kasus di Ngebel tersebut, kata dia, yang berwenang menindak memang aparat kepolisian. Pihak DPM-PTSP hanya bisa melayani pengaduan dari masyarakat. Lantas ditindaklanjuti rapat koordinasi. Pemkab tidak punya kewenangan menindak karena bukan pihak yang mengeluarkan izin. ‘’Kewenangan kami hanya sebagai fasilitator masyarakat ketika ada yang dirugikan,’’ terangnya.

Secara prinsip, lanjut dia, jika ada pelanggaran penambangan banyak pihak yang dirugikan. Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Pemkab mendukung upaya penutupan tambang yang melanggar aturan. Kedepan pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan provinsi. Meski bukan pembuat izin, paling tidak pemkab memiliki tembusan terkait jumlah usaha tambang yang sudah berizin. ‘’Sehingga, pemkab bisa memantaunya,’’ sebutnya.

Sebab, meski menjadi kewenangan penuh di provinsi, tapi pemkab memiliki kewajiban sosial melindungi masyarakatnya. Setelah terungkapnya kasus ini, tidak ada alasan bagi pemkab untuk tidak memberi rekomendasi. Dia menyebut rekomendasi itu hanya berdasarkan kesesuaian tata ruang. ‘’Rekomendasi hanya sebagai salah satu syarat dari proses perizinan tersebut,’’ ujarnya. (tif/sat)

Sumber : radarmadiun.co.id
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: