TIM SABER PUNGLI PONOROGO INCAR JURU PARKIR NAKAL

Sponsored Ad

Sponsored Ad
PONOROGO - Walau hanya seribu/duaribu rupiah, pungutan liar (pungli) akan tetap diberantas. Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli) Ponorogo pun mengincar para petugas juru parkir (jukir) nakal. Jika kedapatan menarik tarif retribusi melebihi ketentuan bakal ditindak. ‘’Semua pungutan tidak resmi diluar ketentuan termasuk pungli,’’ kata Ketua Satgas Saber Pungli Ponorogo Kompol Saswito, kemarin (14/2).


Satgas yang dikukuhkan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni Januari lalu itu sudah mulai bertindak. Sesuai unit masing-masing. Dia mencohtohkan, unit intelejen telah memetakan instansi rawan pungli. Instansi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat paling diprioritaskan. Di antaranya, dinas pendidikan, perizinan, pertanahan, hingga kepolisian. Bahkan, parkir juga masuk maping. ‘’Sudah ada beberapa yang jadi TO (target operasi) dari unit penindakan,’’ ujar wakapolres Ponorogo ini.

Namun, pihaknya belum melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT). Dalihnya masih perlu mempertajam alat bukti. Pihaknya mewanti-wanti instansi maupun perorangan untuk tidak coba-coba pungli. Bahkan, dia lebih memperketat pengawasan di internal kepolisian.

Bagian yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dipelototi benar. Dia mengimbau masyarakat tidak segan-2 melapor. Sebab, hingga saat ini belum ada satupun pengaduan dari masyarakat yang masuk. ‘’Tim ini tetap bergerak aktif sekalipun tidak ada laporan yang masuk,’’ tegasnya.

Saswito membantah minim sosialisasi memicu belum adanya laporan masuk. Pihaknya gencar sosialisasi melalui unit pencegahan. Pihaknya, juga pernah mengundang kepala dinas terkait soal kriteria pungli. Saswito berharap himbauan disebarluaskan ke jajaran masing-masing.

Dia menghimbau masyarakat turut mendukung program antipungli. Caranya, tidak memancing petugas menawarkan uang atau penyuapan. Pihaknya bisa menindak masyarakat yang terbukti menyogok. ‘’Masyarakat harus aktif agar tujuan satgas ini tercapai,’’.

Terpisah, Kepala Dishub Ponorogo Djunaedi mengakui ada oknum jukir nakal. Itungannya sekitar 25 persen dari total 170 orang. Namun, pembuktiannya cukup sulit. Sebab, penarikan tarif diatas ketentuan lantaran dua hal. Yakni, pemaksaan dan sukarela.

Pihaknya, mengimbau jukir menarik sesuai aturan. Pun karcis diberikan. ‘’Kenyataan di lapangan, masyarakat tidak meminta karcis. Padahal kami minta jukir aktif memberikan,’’ ujarnya sembari menyebut tak segan memutus kontrak kepada jukir yang sudah diperingatan beberapa kali tapi tetap bandel.

Sumber : beritapatroli.com
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: