Puluhan PNS Ponorogo Korban Kuliah S2 Bodong Ngeluruk ke Unmer Malang

Sponsored Ad

Sponsored Ad
PONOROGO - Sebanyak 60 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Ponorogo, yang menjadi korban penipuan berkedok kuliah Strata 2 (S2)  kelas jauh dari Universitas Merdeka Malang dengan perkuliahan di Kampus Universitas Merdeka (Unmer) Ponorogo, hari ini akan mendatangi kampus Unmer Malang.

Para PNS yang umumnya berusia muda itu,  akan mengklarifikasi soal kejelasan program kuliah tersebut sekaligus uang heregistrasi yang telah disetorkan ke salah satu oknum BKD Pemkab Ponorogo.

RS, salah satu PNS yang menjadi calon mahasiswa S2 abal-abal itu,  mengaku , dia dan sejumlah rekannya resah dengan kejelasan program yang disebut-sebut merupakan kerja sama antara Unmer Ponorogo dan Unmer Malang.  Mereka merasa tawaran kuliah di Unmer Ponorogo dengan gelar Magister Manajemen (MM) dan Magister Administrasi Publik (MAP) semakin tidak jelas.

“Kami ini bingung. Jadwal kuliah tidak jelas, uang juga tidak jelas larinya ke mana. Akhir pekan ini mungkin kami akan segera ke sana (Unmer) Malang. Mau menanyakan kejelasan kuliah ini. Kalau harus tiap hari ke Malang kan tidak kuat badan ini. Tawarannya kan kuliah di sini (Unmer Ponorogo),” ujar RS, Kamis (9/3/2017).

RS bersama puluhan PNS lainnya di Pemkab sudah mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk dapatnya kuliah jarak jauh itu. Tapi hingga kini belum ada kejelasannya.  DW, paman salah satu PNS Pemkab Ponorogo yang hampir saja turut menyetor dana ini mengatakan, keponakannya mulai mendapat tawaran kuliah S2 Kelas Jauh di Universitas Merdeka (Unmer Malang) pada sekitar 17 Februari lalu.

“Keponakan saya sempat senang sebab ada kuliah S2 yang bisa dilaksanakan di di Ponorogo. keMalangnay sebulan sekali saja. Ada oknum BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemkab Ponorogo yang bilang sudah ada MoU (Memorandum of Understanding) antara Unmer Malang dan Ponorogo, makanya dia (keponakannya) dan teman-temannya ngiler (tergiur),” kata DW.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ponorogo Winarko Arif mengaku mendapat banyak pengaduan dan pertanyaan soal program pasca sarjana Strata Dua (S2) yang diduga bodong tersebut. Winarko mengaku sudah banyak PNS di lingkungannya yang menjadi korbannya.

Namun BKD tidak bisa berbuat banyak soal tersebut. Pasalnya urusan melanjutkan jenjang pendidikan adalah urusan pribadi mereka. Winarko membantah program pasca sarjana S2 yang ditawarkan kepada para PNS Ponorogo tersebut sudah  mendapat restu dari BKD.

“Tidak ada hubungannya dengan program yang ditawarkan oleh Unmer Ponorogo bekerja sama dengan Unmer Malang tersebut. Yo bolak-balik, datang sendiri, lewat telpon puluhan yang telepon. Harapan yang mau lanjutkan silakan, kalau mau langkah apa yang monggo silakan. Memang saya denger ada koordinator, otomatis kan ada yang menampung. Oknum,” tegasnya.

Menurut DW, sekitar tanggal 22 dan 23 Februari para PNS muda ini menyetor  dana sebesar masing-masing Rp352.500 ke salah satu PNS di lingkungan Pemkab Ponorogo dan secara online disetorkan ke Unmer Malang. Tak berapa lama, mereka menyetor masing-masing dana Rp 2 juta.

Tawaran oleh  oknum BKD itu juga menyebut, dengan adanya MoU tersebut maka puluhan PNS tersebut bisa mendapatkan gelar S2. Kuliah yang ditawarkan adalah  untuk dua progam studi atau prodi. Yaitu Magister Manajemen atau MM dan Magister Administrasi Publik atau MAP dari Unmer Malang dengan berkuliah di Ponorogo.

Lebih mencurigakan lagi karena perkuliahan akan dimulai di semenster genap. Hal ini menurutnya janggal karena umumnya perkuliahan dimulai di semester gasal dengan diawali sebuah matrikulasi.

“Lha ini malah dijanjikan kuliahnya singkat, tahun depan bisa wisuda. Saya selidik, ada tiga orang yang jadi otaknya, yaitu salah satu dosen, salah satu asisten bupati dan Pj Rektor Unmer,” ujarnya.

Sementara itu Pejabat (Pj) Rektor Unmer Ponorogo Imam Fauzan mengatakan, memang ada kerja sama antara Unmer Ponorogo dan Unmer Malang. Namun ia membantah bila MoU tersebut adalah soal perkuliahan S2, apalagi untuk mendapatkan gelar MM dan MAP. Yang ada, kata dia, adalah MoU untuk peningkatan sumber daya manusia mulai sarjana strata 1 (S1) hingga strata 3 (S3).

“Bukan di Ponorogo kuliahnya, di Malang. Tapi itu belum final, karena Unmer Malang sedang mengurus izin pembukaan kelas jauh sesuai Permenristek dan Dikti nomor 1 tahun 2017 tertanggal Januari 2017 tanggal berapa saya lupa (tanggal 9 Januari 2017). Aturan itu membolehkan perguruan tinggi dengan akreditasi A untuk membuka kelas jauh. Kalau izin belum ada, kan kuliahnya tetap di Malang. Kalau tidak ada izin, BKD kan juga tidak akan memberikan izin (untuk berkuliah bagi PNS-nya),” ungkapnya.

Terkait dana yang disetorkan, menurut Imam Fauzan disebut semacam token. Mahasiswa yang sudah menyetor akan bisa segera heregistrasi secara otomatis begitu program kelas jauh ini dibuka atau semacam inden. Ada petugas di Unmer Malang yang ditugasi melakukan heregistrasi bagi yang sudah menyetor.

Terkait kuliah instan yang disebut-sebut menjadi daya tarik kuliah magister ini, Imam Fauzan menyatakan hal itu tidak mungkin dilakukan. Sebab dari sistem yang berlaku saat ini mustahil seorang mahasiswa diwisuda pada tahun yang sama dengan tahun pada nomor induk mahasiswanya.

“Sekarang ada feeder, sebuah sistem dengan mesin yang tidak memungkinkan lulus instan. Kalau S2 paling cepat tiga semester, ya selisih tiga semester itu yang dipakai acuan oleh mesin. Nggak bisa instan ah,” kilahnya.

https://duta.co/hari-ini-puluhan-pns-korban-kuliah-s2-bodong-ngeluruk-ke-unmer-malang/
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: