Pastikan Bantuan Tersalur, Ombudsman Turunkan Tim ke Desa Banaran

Sponsored Ad

Sponsored Ad
PULUNG – Pemkab Ponorogo sebaiknya hati-hati dalam menyalurkan duit bantuan kepada korban bencana tanah longsor di Desa Banaran, Pulung. Salah-salah bakal berurusan dengan hukum. Apalagi banyak lembaga pengawas yang memantau. Salah satunya, Ombudsman yang datang, kemarin (14/4).

Lembaga negara yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat itu ingin memastikan korban bencana mendapatkan penanganan fisik dan psikologis. ‘’Tugas kami memastikan korban mendapat penanganan yang baik, siapa saja yang terlibat, serta memastikan bantuan sampai kepada korban,’’ tegas pimpinan Ombudsman RI Ninik Rahayu di Pringgitan (rumah dinas) bupati Ponorogo, kemarin.

Penyaluran bantuan, kata dia, cukup rawan penyelewengan. Apalagi, berasal dari banyak sumber. Mulai pemerintah hingga masayarakat. Namun, pihaknya akan fokus pada empat bantuan pemerintah. Salah satunya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 500 juta. Duit tersebut memang belum diterima pemkab. Namun, sudah ada komitmen didepan.

Selain itu, korban bencana tanah longsor di Dusun Tangkil itu juga mendapat bantuan dari Kementerian Sosial (kemensos). Besarnya, Rp 15 juta per kepala keluarga (KK). ‘’Laporan yang kami terima ada 30 KK korban tanah longsor,’’ ujarnya sembari menyebut belum mendapat data soal jumlah jiwa korban terdampak.

Selain itu, Pemkab Ponorogo dan Pemprov Jatim masing-masing memberikan bantuan Rp 10 juta perKK. Pemprov juga memberi jaminan hidup Rp 900 ribu perjiwa perbulan. Maksimal diberikan selama enam bulan. Penyerahannya masih menunggu masa tanggap darurat dan penanganan paska bencana usai.

Terkait bantuan dari masyarakat, Ninik berharap pemkab tetap memantau distribusinya. Bukan hanya duit. Tetapi juga logistik dan barang lainnya. Sebab, hasil peninjauannya di lapangan ada banyak posko darurat di lokasi. Logistik tersebar disejumlah posko tersebut. ‘’Kami juga minta kepada kades (Banaran) untuk langsung menyalurkan bantuan. Jangan ditunda-tunda,’’ terangnya.

Dia berharap bantuan tidak hanya kepada korban. Tetapi juga diberikan kepada keluarganya. Sebab, mereka bakal turut direpotkan. Terutama korban anak-anak yang kehilangan orangtuanya. Pihaknya bakal melakukan peninjaun secara berkala ke depan. Pun, sudah terbentuk tim khusus. ‘’Prinsipnya jangan sampai disalahgunakan,’’ tegasnya.

Terpisah, Sekda Ponorogo Agus Pramono menyebut pihaknya sudah melaksanakan penyaluran secara prosedural dan transparan. Semua dana yang masuk dilaporkan apa adanya. Termasuk dana yang belum diterima tetapi sudah ada komitmen sebelumnya. Soal penyaluran juga bakal melibatkan banyak pihak agar sama-sama saling mengawasi.

Bantuan uang tersebut bukan hanya untuk keperluan sehari-hari. Tetapi dapat digunakan menambah pembangunan rumah permanen dari provinsi atau untuk membeli tanah. ‘’Prinsipnya bantuan diberikan sepenuhnya kepada masyarakat (korban),’’ katanya. (agi/sat)

Sumber : radarmadiun.co.id
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: