Ribuan Guru Honorer Ponorogo Tak Kantongi SK Bupati

Sponsored Ad

Sponsored Ad
PONOROGO – Terpujilah wahai engkau guru honorer. Betapa tidak, nasib para pahlawan tanpa tanda jasa kelompok ini semakin memprihatinkan. Upaya memperjuangkan kesejahteraan pun berujung kecewa. Sebaliknya, tuntutan kerjanya semakin meningkat.

‘’SK (surat keputusan) bupati yang teman-teman guru honorer harapkan belum ada kejelasan sampai sekarang,’’ kata ketua PGRI Ponorogo Prayitno, Senin (1/5).

Sejak lama pihaknya memperjuangkan SK itu. Menyusul terbitnya Permendikbud 8/2017 Januari lalu. Aturan baru itu melarang sekolah menggaji tenaga honorer (GTT dan PTT) menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa rekom dari Kemendikbud.

Syarat pengajuan rekom, mereka harus mengantongi SK bupati. Masalahnya, 3.000 lebih tenaga honorer kependidikan di Ponorogo hanya mengantongi SK kepala sekolah tempatnya mengajar masing-masing.

‘’Informasinya masih pendataan. Bukan hanya jumlah tetapi juga peran guru honorer itu seperti apa,’’ ungkap Prayit, sapaan akrabnya.

Menurut Prayit, 75 persen guru honorer memegang peran penting di sekolah. Bukan hanya mengajar penuh. Namun, juga mendapat tanggung jawab lebih lantaran diangkat menjadi wali kelas.

Itu berarti mereka juga mengerjakan administrasi kelas. Salah satunya rapor siswa. Tentu bukan pekerjaan mudah. Tanggung jawab kerja mereka setara guru aparatur sipil negara (ASN).

Prayit menambahkan, rata-rata guru honorer paham teknologi informasi (TI) sebagai tuntutan guru di era globalisasi. Bahkan, mengalahkan guru ASN yang sudah menjelang pensiun.

‘’Semangat, etos kerja, dan profesionalitas tidak kalah dengan guru ASN,’’ tegasnya sembari menyebut minimnya guru ASN membuat guru honorer mendapatkan tanggung jawab yang sama.

Namun, upah yang mereka dapat kelewat jomplang. Rata-rata hanya Rp 150 hingga Rp 200 ribu per bulan. Dulu, pihak sekolah dapat memberikan sedikit tambahan dari dana BOS. Sehingga, gaji yang didapat tenaga honorer bisa mencapai Rp 750 ribu.

Namun, kepala sekolah (kasek) memilih aman setelah aturan anyar tersebut terbit. Kasek tidak berani memberi gaji dari dana BOS sebelum ada rekom permendikbud. Tak pelak, tenaga honorer ngaplo.

Sebaliknya, guru ASN mendapat gaji di atas Rp 3 juta. Belum lagi jika guru yang bersangkutan mendapat sertifikasi. Bisa di atas Rp 5 juta. Padahal, tanggung jawab kerja mereka sama

‘’Posisi kepala sekolah seperti buah simalakama. Memberi gaji berarti melanggar aturan, tidak memberi kasihan, kalau dikeluarkan sekolah butuh,’’ terangnya. (agi/sat/jprm)

Sumber : jawapos.com
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: