Sidang Sengketa Perguruan Silat di Madiun, 300 Aparat Gabungan Dikerahkan

Sponsored Ad

Sponsored Ad
MADIUN - Sekitar 300 aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang perdana sengketa gugatan perdata kepengurusan perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) di Pengadilan Kota Madiun, Jawa Timur, Rabu ( 17/5/2017).
Personel gabungan berjaga di depan PN Kota Madiun, pada saat sidang sengketa kepengurusan perguruan silat, Rabu (17/5/2017). Surya/Rahadian Bagus 

"Aparat yang dikerahkan sekitar tiga ratus dari gabungan Polres Madiun Kota, Polres Kabupaten Madiun, Detasemen C Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Timur dibantu aparat TNI AD," ujar Kapolres Madiun Kota, AKBP Sonny Mahar Budy, Rabu (17/5/2017).

Kapolres menuturkan, pihaknya tak ingin menganggap remeh pengamanan persidangan sengketa kepengurusan pencak silat PSHT yang memiliki ribuan anggota.

Pantaun di lokasi, pengunjung yang hadir dalam persidangan siang itu hanya sekitar 50 orang.

"Langkah ini kami lakukan untuk melakukan pencegahan maksimal dengan model pengamanan yang maksimal," ujar AKBP Sonny .

Dikatakannya, selain melakukan pengamanan maksimal di pengadilan, tim di masing-masing Polres Madiun, Ponorogo, Ngawi dan Magetan mengimbau agar masa pendukung tidak mendatangi persidangan di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Tak hanya itu, kata Sonny, tim kepolisian juga menggelar razia khusus di sejumlah pintu masuk menuju Kota Madiun untuk menghalau masa yang akan mengikuti sidang.

Ditemui usai sidang, Humas Pengadilan Kota Madiun, Catur Bayu Sulistio mengatakan sidang perdana dengan agenda mediasi ditunda lantaran ada pihak yang tidak hadir. Rencananya, sidang ditunda dan akan dilanjutkan Selasa (23/5/2017) pekan depan.

"Obyek gugatannya kepengurusan PSHT. Mengenai materi selengkapnya saya belum baca gugatan seluruhnya," kata Bayu.

Ia menuturkan, pengadilan tidak boleh menolak perkara, termasuk sengketa kepengurusan yang masuk dalam ranah gugatan perdata

"Urusan nanti dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima akan diputuskan majelis," jelas Bayu.

Bayu mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan sidang perdata. Terkait dengan banyaknya anggota pengamanan dan teknis pengamanan, hal itu menjadi kewenangan kepolisian.

"Mungkin antisipasi agar tidak kecolongan, menghindari hal-hal yang tidak baik," imbuhnya. (Surya/Rahadian Bagus)
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: