Stadion Yoso Nunggak Listrik Puluhan Juta

Sponsored Ad

Sponsored Ad
MAGETAN – Stadion Yosonegoro menyimpan segudang masalah. Di tengah proses renovasi yang belum tuntas, kini muncul persoalan baru.

PLN mengendus adanya dugaan pelanggaran penggunaan daya listrik dalam kurun waktu setahun. Akibatnya, perusahaan setrum itu merugi puluhan juta rupiah.
PLN sengaja memutus aliran listrik ke stadion sebelum masalah tunggakan klir. Dowan Saputro/Radar Magetan

‘’Ada 53 ribu kWh yang hilang atau sekitar Rp 93 juta,’’ ujar Manajer PT PLN Rayon Magetan Sujatmiko, Jumat (26/5).

Sujatmiko mengungkapkan, dugaan pelanggaran itu terkuak pada 11 April lalu. Pihaknya curiga dengan catatan penggunaan listrik stadion selama setahun yang menunjukkan angka nol rupiah.

Hasil pengecekan kWh meter di lokasi diketahui ada tambahan sambungan langsung sebelum menjangkau alat itu. Temuan kecurangan itulah yang menjadi biang keladi penggunaan listrik di stadion tidak tercatat di PLN.

‘’Memang terkait adanya dugaan pelanggaran ini kami menerapkan analisa khusus dari historis grafik penggunaan listrik,’’ bebernya kepada Jawa Pos Radar Magetan.

Dia menjelaskan, data dan temuan itu langsung disampaikan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait melalui surat pemberitahuan. Namun, tidak mendapat respons. Baru setelah dilayangkan surat ketiga ada tanggapan.

Yakni, pertemuan khusus bersama dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPU-PR), dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga (disdikpora), serta pihak kepolisian awal Mei lalu.

‘’Pertemuan itu membahas penyelesaian biaya denda,’’  sebutnya.

Sayang, lanjut Sujatmiko, pertemuan tersebut belum menghasilkan titik temu. Sebab, belakangan diketahui selama 12 bulan itu ada proyek renovasi stadion oleh pihak kontraktor.

Proses penyelesaian semakin rumit lantaran ada peralihan tupoksi bidang organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani proyek tersebut.

Jika tahun lalu penanganan proyek renovasi oleh DPU-PR, kini berganti ke disdikpora. Nah, kala itu bidang kepemudaan dan olahraga juga masih di bawah naungan dinas pariwisata.

‘’Kalau kami melihat arah dari pertemuan itu, instansi-instansi yang terkait masih saling lempar tanggung jawab,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, disdikpora merasa keberatan dengan tanggungan membayar denda lantaran merasa bukan sebagai pihak pelaksana. Kendati demikian, PLN enggan ikut campur dengan masalah tersebut. Pihaknya hanya ingin denda adminstrasi itu segera dilunasi.

Sujatmiko menegaskan tidak ada keringanan jumlah biaya denda maupun penghapusan. Pasalnya, nilai kerugian itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban ke pemerintah pusat.

Tenggat waktu, lanjut dia, diberikan hingga akhir bulan ini. Jika belum ada kesanggupan membayar, akan diberikan surat peringatan (SP) 1 dan berlanjut hingga 3.

‘’Jika tidak ada pelunasan setelah keluar SP-3, langkah kami bisa mengarah perdata. Tapi sejauh ini kami berharap agar penyelesaian bisa lewat mediasi,’’ tegasnya sembari menyebut selama pembayaran belum klir stadion tidak dialiri listrik.

Terpisah, Kadisdikpora Djoko Santoso mengaku terkait pelunasan denda tersebut pihaknya sudah membahas hal itu dengan DPU-PR, disparbud, dan PLN.

Namun, dirinya menyatakan disdikpora tidak punya wewenang untuk membayar. Sebab, kejadian berlangsung tahun lalu ketika masih dalam masa proyek renovasi oleh DPU-PR.

‘’Status kami ya baru menerima alih wewenang stadion tahun ini,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kabid Cipta Karya DPU-PR Sudiro mengaku masih akan berkoordinasi dengan satker lainnya. Dia belum memonitor sejauh mana kelanjutan penyelesaian pelunasan denda PLN tersebut.

‘’Saya masih diklat di Malang. Coba ya saya tanyakan dulu,’’ kelitnya. (cor/isd/)

Sumber : jawapos.com
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: