Diduga Kelebihan Rp 2 Juta Per Bulan, Tunjangan Perumahan Dewan Dibidik Kejari Ponorogo

Sponsored Ad

Sponsored Ad
PONOROGO – Tidur tak nyenyak, makan pun tidak enak. Mungkin itu yang dirasakan anggota DPRD Ponorogo saat ini. Hal ini lantaran tunjangan perumahan (TP) para wakil rakyat itu tengah jadi perhatian aparat penegak hukum setempat.
Suwandi, Kajari Ponorogo saat ditemui di kantornya. Agik Nurcahyo/Radar Ponorogo

Informasi yang didapat Jawa Pos Radar Ponorogo, Kejaksaan Negeri (kejari) Ponorogo membidik TP anggota dewan tahun anggaran 2016 yang diduga berlebih. Kelebihan diduga mencapai Rp 2 juta per anggota per bulan.

‘’Ini baru akan klarifikasi,’’ kata Kepala Kejari Ponorogo Suwandi, Kamis (8/6).

Itu setelah pihaknya mendapat instruksi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Saat ini masih dalam tahap pengumpulan data (puldata). Jadi, memang belum ada komunikasi dengan pihak DPRD. Dia juga enggan membeber dugaannya itu.

‘’Kami juga masih mencari tahu. Apakah ada TP yang dimaksud. Mekanismenya seperti apa. Baru nanti dapat disimpulkan ada kerugian negara atau tidak,’’ dalihnya.

Menurut Suwandi, otomatis penyelidikan ditutup jika tidak ditemukan indikasi pelanggaran itu. Sebaliknya, sebanyak 45 anggota DPRD Ponorogo penerima TP wajib mengembalikan kelebihan jika terbukti.

Secara prinsip, pihaknya berupaya mengembalikan kerugian negara. Kasus juga akan selesai jika anggota dewan kooperatif seandainya benar ditemukan kelebihan TP tersebut. Sebaliknya, tahapan bakal meningkat hingga penyidikan dan penuntutan jika mbalela.

‘’Instruksi kejati agar diklarifikasi dulu. Jadi masih jauh dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan,’’ ungkapnya.

Dia menambahkan isntruksi itu muncul lantaran ada temuan dan laporan di tingkat kejati. Pengumpulan data juga dari pihak eksekutif. Sebab, acuan besaran TP adalah peraturan bupati (perbub). Yakni perbub tahun 2015 yang dikeluarkan Pj bupati Maskur.

‘’Sekali lagi ini hanya bersifat klarifikasi. Kalau memang tidak ditemukan indikasi itu, TP tetap sah karena itu hak mereka,’’ ujarnya hati-hati.

Sumber di Kejari Ponorogo menyebut munculnya indikasi berawal dari perbedaan besaran nominal TP dalam perbub dengan penghitungan tim appraisal. Anggota dewan mendapat TP mendekati Rp 6 juta berdasar perbup.

Sedang, penghitungan tim apprasial hanya berkisar Rp 4 juta. Kecurigaan lain mengemuka lantaran perbup dikeluarkan sebelum hasil penghitungan tim apprasial keluar. Itu berarti perbup tidak berdasar hasil tim apprasial.

Padahal, aturan pemberian TP wajib berdasar penghitungan tim apprasial. Jika tidak, penghitungan dapat dilakukan tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Bappeda Litbang.

‘’Informasinya DPUPR dan Bappeda Litbang juga tidak dilibatkan dalam penghitungan besaran TP itu,’’ kata sumber yang menolak dikorankan namanya tersebut. (agi/sat/jprm)

Sumber : jawapos.com
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: