GP Ansor Protes Pengumpulan Zakat yang Dilakukan Dindik Kab Malang

Sponsored Ad

Sponsored Ad
Malang - Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor memprotes surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang. Surat edaran itu tentang kewajiban membayar zakat bagi siswa sekolah dasar.

Dalam surat Nomor 420.35.07.101/2017 ditanda tangani Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Slamet Suyono meminta kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh kecamatan se- Kabupaten Malang untuk pengumpulan zakat fitrah demi menumbuhkan simpati kepada warga tidak mampu.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar dengan murid kurang dari 100 siswa mengumpulkan 40 kg

2. Sekolah Dasar dengan murid kurang dari 100-200 siswa mengumpulkan 50 kg

3. Sekolah Dasar dengan murid lebih dari 200 siswa mengumpulkan 60 kg

4. Zakat dikumpulkan di kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan masing-masing paling lambat 17 juni 2017

5. Zakat akan diambil oleh Panitia (Kawula Muda Bersatu Kabupaten Malang) mulai tanggal 18-24 juni 2017.

Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang, Hasan Abadi, menilai Dinas Pendidikan bukan merupakan lembaga pengumpul zakat.

"Kami PC GP Ansor Kabupaten Malang menyesalkan imbauan pengumpulan zakat atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, karena telah melampui tupoksi dinas pendidikan," ujar Hasan kepada wartawan, Kamis (8/6/2017) siang.

Ia menilai, hal yang dilakukan Dinas Pendidikan itu tidak sesuai dengan syariat zakat dan juga dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang terkait zakat.

Dimana pengumpulan zakat harus dilakukan oleh lembaga resmi zakat yang sudah berizin. Parahnya, lanjut Hasan, Dinas Pendidikan tidak bekerjasama dengan lembaga amil zakat yang sudah berizin, malah justru menggandeng organisasi masyarakat Kawula Muda Bersatu (KMB) Kabupaten Malang, yang mana diketahui Slamet Suyono adalah pengurus KMB sendiri.

"Apalagi aneh ada ormas KMB yang melakukan pengambilan dan itu bukan lembaga amil zakat resmi, apa hubungannya KMB dengan Dinas Pendidikan? Tentu itu menjadi pertanyaan kami," tegasnya.

GP Ansor mendesak surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2017 itu ditarik kembali agar tidak meresahkan banyak pihak.

Ansor mengkhawatirkan kebijakan dimanfaatkan untuk meraih kepentingan tertentu.

"Harus dikaji bersama persoalan ini sehingga tidak ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingan tertentu. Syariat agama jangan dibuat main-main," tandas.

Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Slamet Suyono tidak membantah adanya surat edaran tersebut. Saat dikonfirmasi detikcom, Slamet mengaku hanya meneruskan kebijakan sudah berjalan selama enam tahun lamanya.

"Iya benar, ini sudah enam tahun. Saya hanya melanjutkan saja. Sebelumnya, kami juga sudah berkoordinasi dengan amil zakat," ujar Slamet terpisah.

Menurut Slamet, pengumpulan akan dilakukan secara bergiliran di tiga kecamatan, diantaranya Ngajum serta Singosari.

Satu kecamatan akan menerima satu ton zakat fitrah yang nantinya disebarkan kepada warga tidak mampu. "Nanti akan giliran setiap kecamatan dapat satu ton," ungkap Slamet.

Mengenai keterlibatan KMB? Slamet menegaskan, bahwa tidak ada salahnya melibatkan organisasi kepemudaan untuk kebaikan.

"Apakah dilarang, mengajak untuk berzakat dan membagikan," kata Slamet mempertanyakan protes GP Ansor.

Sumber : detik.com
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: