Merasa Dibodohi Petugas, Basri Pelanggan PLN Porong Diharuskan Bayar Rp 295 Juta

Sponsored Ad

Sponsored Ad
SIDOARJO - Kekecewaan yang mendalam benar-benar dirasakan Basri, warga desa Ngaban kecamatan Tanggulangin kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hal tersebut kata Basri dikarenakan oleh buruknya kinerja serta pelayanan petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) rayon Porong. Yang mana tiba-tiba membebani pelanggan dengan denda bernilai fantastis sekitar Rp 295 Juta.

Lelaki yang punya usaha produksi genteng itu menjelaskan, pihak PLN membebankan denda pada dirinya yang dia sendiri tidak mengerti pelanggaran dan duduk permasalahannya.

Sedangkan tagihan Listriknya tiap bulan tidak pernah sekalipun mengalami keterlambatan. Basri juga menjelaskan jika pihak PLN sempat mengancam dirinya jika denda tidak segera dilunasi dalam tempo satu bulan, aliran listrik akan diputus dan tidak diperbolehkan berlangganan seumur hidup.

Awal mula kejadian, Basri mengajukan pemasangan meteran listrik pada PLN di bangunan miliknya, untuk operasional produksi genteng. Dan kemudian, karena usahanya semakin berkembang dan kebutuhan listrik untuk usahanya bertambah, dirinya mengajukan pemasangan lagi di lokasi kedua, namun masih dalam satu RT, di desa Ngaban, Tanggulangin, Sidoarjo.

Setelah berjalan beberapa bulan, Basri merasa bahwa daya di meteran titik pertama terlalu besar, sehingga dirasa berlebihan atau mubazir, sehingga dirinya ingin menurunkan daya tersebut. Sebaliknya di titik kedua dayanya dirasa kurang sehingga dirasa perlu adanya penambahan daya.

"Waktu itu di lokasi pertama saya pasang meteran listrik dengan daya terlalu besar, sedangkan lokasi kedua kurang besar," ucap Basri.

Akhirnya Basri memutuskan untuk minta saran pada seorang petugas PLN resmi berinisial WT. Basri pun bertanya dan berkonsultasi kepada WT yang dianggap paham akan aturan dan regulasi PLN karena sekali lagi WT adalah pegawai resmi PLN. Basri pun menanyakan apakah bisa dua titik meteran dipindahkan atau ditukar?. Dari titik pertama ke titik kedua, dan dari titik kedua dipindah ke titik pertama?

Kemudian kata Basri, petugas PLN berinisial WT itu menjawab bisa. Dan WT mengatakan biaya pemindahan meteran sebesar Rp 5,5 Juta. Basri pada saat itu juga bertanya pada WT, apakah pemindahan itu resmi, serta tidak melanggar aturan?. WT menjawab resmi dan tidak akan melanggar aturan PLN. "Waktu itu saya tanya pada dia katanya bisa, terus katanya tidak melanggar aturan, lalu katanya biayanya Rp 5,5 Juta," ucap Basri. 

Namun tak lama setelah pemindahan itu Basri menerima pemberitahuan dari PLN rayon Porong, jika dirinya telah melakukan pelanggaran berupa pemindahan ilegal karena tidak berkoordinasi dengan rayon Porong, dan harus membayar denda jika tidak mau listriknya diputus. Seketika Basri pun kaget, karena dia sebelumnya merasa sudah koordinasi dengan WT, selaku petugas resmi. Setelah dirinya dibilang melakukan pelanggaran, Basri pun menyesalkan sikap WT. Karena jika memang pemindahan itu tidak dibolehkan, mengapa WT kala itu tidak mau menjelaskan sejak awal padanya, malah menyanggupi semua beres dan tanpa ada pelanggaran.

Basri menganggap WT selaku petugas PLN diduga telah bermain dan melanggar kode etik sehingga menjebak dirinya dengan aturan dan janjinya. Sementara Gatot Hariyanto selaku Kepala PLN rayon Porong mengatakan, Basri selaku dianggap telah melakukan pelanggaran pemakaian listrik, termasuk pelanggaran golongan IV (P4) dengan melakukan pemindahan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) Instalasi listrik, tanpa ijin pada pihak PLN rayon Porong. 

Gatot juga seolah menyudutkan pelanggan dan melindungi pegawainya dengan mengatakan, meskipun pemindahan instalasi listrik itu dilakukan oleh petugas PLN resmi, tetapi jika pelanggan tidak konfirmasi ke kantor, pelanggan tetap dianggap telah melakukan pelanggaran, sehingga bagaimanapun juga harus membayar denda pada PLN. "Kita sudah mengacu pada aturan PLN yang ada, dan semua bisa dibaca di website PLN, semua kejadian itu tidak akan terjadi jika sang pelanggan tidak ada niat melakukan pemindahan," ucap Gatot pada Realita.co. 

Mendengar jawaban dari kepala PLN yang seperti itu, Basri selaku pelanggan pun merasa dibodohi oleh petugas PLN. Padahal dari awal dia sudah mencari pegawai PLN resmi dengan harapan bisa menyelesaikan masalahnya tanpa timbul masalah baru.

Akan tetapi petugas PLN berinisial WT seolah menjebaknya dengan alasan pelanggaran sehingga memunculkan denda. "Ya saya merasa ditipu, setahu saya kan dia pegawai PLN resmi jadi saya pasrahkan semua, malah katanya sudah beres, eh kok malah saya dijebak dikenai denda," ucap Basri.

Sumber : realita.co
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: