DPR Sahkan Revisi UU MD3, Pengkritik DPR Bisa Dipidana

Sponsored Ad

Sponsored Ad
Jakarta - DPR sore ini mengesahkan revisi UU MD3 yang mengandung pasal-pasal kontroversial. Salah satunya pengkritik DPR bisa dipidana.

Revisi UU MD3 disahkan dalam paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (12/2/2018). UU tetap disahkan meski ada dua fraksi yang walk out, yaitu PPP dan NasDem.

Salah satu pasal kontroversial adalah pasal 122 yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satu kewenangan di huruf (k) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR.

"Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR," demikian bunyi aturan itu.

Apa Definisi Kritik ke DPR yang Bisa Dipidana? Ini Kata Baleg

Salah satu pasal di UU MD3 yang baru direvisi memberi wewenang ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mempidanakan pengkritik andai dianggap merendahkan para wakil rakyat itu. Apa definisi kritik yang dimaksud?

Pasal kontroversial itu adalah pasal 122 huruf k. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo menjelaskan maksud pasal itu.

"DPR kan lembaga negara, kan tentunya harus dihormati, kayak lembaga kepresidenan. Kalau kemudian di DPR ditulisi koruptor semuanya, pejabat, itu ndak boleh. Tidak semuanya orang masuk kategori itu," tutur Firman kepada wartawan, Senin (12/2/2018).

"Katakanlah ada satu yang berbuat kejahatan, tapi jangan lembaganya (dicap koruptor)," imbuh dia.

Menurut Firman, ada alasan mengapa DPR sampai mengatur pengkritik mereka. DPR memandang mereka juga punya hak asasi untuk dihormati.

"Namanya DPR kan manusia, punya hak asasi juga, itu perlu diatur. Pembahasan UU cukup lama karena memang belum ada titik temu. Undang-undang kan payung hukum. Ketika ada pihak pihak yang mengatakan Baleg ditunggangi kapitalis, ndak ada bukti ini kan nggak boleh. Kita kan pembuat UU harus transparan terbuka. Salah satunya begitu," ucapnya.

Berikut bunyi Pasal 122 huruf K UU MD3 yang baru disahkan:
Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Revisi UU MD3 ini dikritik sebagai bentuk antidemokrasi. Rawan kemungkinan UU ini digugat ke MK.
Sponsored Ad
J4ngan Lupa B4ca T!ps Ber!kut ini: